Home Headline Pembatalan Ranperda Karaoke di Kudus Berakhir “Ricuh”

Pembatalan Ranperda Karaoke di Kudus Berakhir “Ricuh”

Dialog dengan anggota DPRD Kudus dengan sejumlah LSM dan Ormas pro penetapan Perda Karaoke.
Dialog dengan anggota DPRD Kudus dengan sejumlah LSM dan Ormas pro penetapan Perda Karaoke.
Dialog dengan anggota DPRD Kudus dengan sejumlah LSM dan Ormas pro penetapan Perda Karaoke.

Kudus, 1/6 (Beritajateng.net) – Agenda pengesahan 12 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang salah satunya tentang pelarangan karaoke, pub, diskotik, dan klub malam dikawal 200-an massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kudus. Hanya saja, paripurna yang sudah dijadwalkan digelar Senin (1/6), tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh pimpinan dewan.

Mengetahui adanya pembatalan tersebut, peserta aksi yang terdiri dari GP Ansor, Muslimat, Fatayat, PMII, HMI, KAMMI, IMM, BEM UMK, BEM STAIN, Santri, KMKB, Muhammadiyah, sejumlah LSM dan masyarakat tersebut meradang. Mereka menduga, dibalik pembatalan tersebut ada oknum dewan yang ”main mata” dengan pengusaha karaoke.

Aksi mendukung disahkannya ranperda larangan karaoke menjadi peraturan daerah (perda) dimulai pukul 09.00 WIB di Alun Alun Simpang Tujuh Kudus. Setelah melakukan orasi, mereka berjalan menuju Gedung DPRD dengan dikawal ratusan polisi.

Setibanya di gerbang gedung rakyat, ratusan peserta aksi langsung menggelar orasi. Sementara, sekitar lima belas perwakilan mereka dipersilahkan masuk dan diterima belasan anggota dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD dari Partai PKB, Ilwani.

Awalnya dialog berjalan lancar, tetapi ketika politisi PKB tersebut mengatakan bahwa pembatalan paripurna sudah sesuai aturan, perwakilan peserta aksi mulai panas. Mereka langsung memotong pembicaraan Ilwani dan menuding bahwa pembatalan tersebut sudah diskenariokan.

Apalagi, ketika Ilwani mengatakan bahwa salah satu alasan penundaan tersebut karena ranperda tentang karaoke harus dibahas ulang. Dia berdalih, isi ranperda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

”Perlu saya tegaskan, rapat paripurna tidak dibatalkan tetapi ditunda. Sedangkan isis ranperda karaoke harus dibahas ulang karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” jelasnya dihadapan perwakilan aksi serta belasan anggota dewan yang sudah menandatangani persetujuan pengesahan ranperda karaoke menjadi perda.

Menanggapi pembatalan paripurna tersebut, mantan Wakil Ketua DPRD Kudus periode 2008-2013 dar Partai PDIP Nor Hartoyo dihubungi Beritajateng.net menegaskan bahwa pembatalan tersebut tidak sah karena tidak sesuai tata tertib dewan. Menurutnya, yang menjadwalkan paripurna adalah badan musyawarah (banmus).

”Jika terpaksa membatalkan jadwal paripurna yang bisa membatalkan melalui mekanisme banmus dan harus diberitahukan paling lambat tiga hari sebelumnya,” jelasnya.

Jika, lanjutnya, salah satu pimpinan dewan berhalangan hadir, maka pimpinan siding bisa didelegasikan kepada pimpinan yang lain. Dalam undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPRD, pimpinan dewan bersifat kolektif kolegial.

”Kalau ketua dewan dan bupati berhalangan hadir, paripurna tidak secara otomatis batal. Kan masih ada pimpinan yang lain, sedang bupati juga bisa mewakilkan atau mendelegasikan. Kalau sebuah lembaga dipimpin kepala, maka jalurnya instruksi, tetapi jika dipimpin oleh ketua maka sifatnya kolektif kolegial,” tandasnya.

Kabar yang beredar, rapat paripurna dibatalkan karena Bupati Kudus Musthofa beserta anggota DPRD Kudus dari Partai PDIP memilih mengikuti agenda politik untuk berziarah ke makam Bung Karno di Blitar Jawa Timur. Tidak salah, jika akhirnya massa meradang karena agenda Negara berupa rapat paripurna pengesahan ranperda dikalahkan dengan agenda ziarah. (BJ12)