Home Headline Pembangunan Puskesmas Wergu Wetan Kudus Diduga Bermasalah

Pembangunan Puskesmas Wergu Wetan Kudus Diduga Bermasalah

Kudus, 27/6 (Beritajateng.net) – Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wergu Wetan, Kecamatan Kota yang bersumber dari APBD Kudus TA 2015 sebesar Rp 1.469.980.000 diduga sarat kecurangan. Hal tersebut diungkapkan Ketua LSM Masyarakat Peduli Keadilan (MPK) Kudus, Bima Agus Murwanto.

Dikatakan, pembangunan Puskesmas yang dikerjakan oleh CV Muthia Karya, Kudus sejak awal memang diawasi secara mandiri oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Kelurahan Wergu Wetan. Oleh karenanya, proses pembangunannya bisa dilihat dengan kasat mata oleh semua warga.

Salah seorang warga yang menyampaikan pengaduan ke LSM MPK memduga terjadi dugaan penyimpangan menyebutkan, pekerjaan kerangka besi tidak sesuai bestek atau perencanaan. Diantaranya, kolom yang seharusnya memggunakan besi ukuran 12 tetapi dalam pelaksanaannya mengginakan besi ukuran 10.

“Sesuai pengaduan yang kami terima memang tidak semuanya dikurangi tetapi di “oplos”. Hal seperti itu tentunya mengurangi kualitas bangunan dan memberi keuntungan secara tidak sah,” terang Agus Bima Murwanto kepada Beritajateng.net.

Selain itu, masih kata aktivis LSM yang lebih dikenal dengan sapaan Bimo ini, ketebalan atap yang menggunakan baja ringan juga diduga terjadi pengurangan. Hanya saja, soal spesifikasi ukuran ketebalan ia enggan memberikan rinciannya.

“Soal pengurugan juga diadukan terjadi dugaan penyimpangan. Pasalnya sebagian besar material urug menggunakan puing bekas bongkaran bangunan lama. Padahal dalam RAB sudah dianggarkan menggunakan tanah urug,” imbuhnya.

Awalnya warga tidak mempersoalkan adanya indikasi kecurangan pelaksanaan pembangunan itu, karena masyarakat berharap dinas kesehatan selaku penanggungjawab anggaran akan melakukan teguran atau menolak ketika hasil pekerjaan diserahkan.

“Tetapi, saat diserahkan kepada dinas pengguna anggaran ternyata mulus-mulus saja dalam arti terjadi pembiaran,” tegasnya.

Untuk itu, sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 4 tahun 2010 perihal peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan pembangunan sarana publik yang dibiayai uang rakyat, pihaknya akan memfasilitasi melakukan pendampingan kepada penegak hukum. Intinya, pihaknya siap melakukan pendampingan masyarakat dalam hal mengungkap dugaan adanya penyimpangan.

“Rencananya setelah Lebaran kita akan melayangkan pengaduan ke Jakarta. Kita masih membicarakan kemana pengaduan akan kita masukkan, bisa ke Kejagung, Mabes Polri, atau ke KPK,” tandasnya. (BJ12)

Comments are closed.