Home Nasional Pemanfaatan Alam Dinilai Belum Sejahterakan Bangsa

Pemanfaatan Alam Dinilai Belum Sejahterakan Bangsa

Jokowi

image

Jakarta, 19/3 (Beritajateng.net) – Presiden Joko Widodo menegaskan pemanfaatan Sumber Daya Alam selama ini belum berhasil mensejahterakan rakyat karena pengelolaannya yang belum baik dan akuntabel.

“Kita rasakan kegelisahan dan keprihatinan Indonesia yang merupakan negara kaya akan sumber alam tetapi kita belum mampu menyamai negara lain yang tidak punya sumber daya alam seperti kita,” kata Presiden saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Presiden mencontohkan bila dibandingkan dengan Korea Selatan, baik dari sisi kesejahteraan dan kemajuan ekonomi maka Indonesia bisa dikatakan tertinggal jauh padahal periode pembangunan ekonominya bisa dikatakan bersamaan memulainya.

“Misalkan Korea Selatan dan Indonesia, sama-sama tahun 1967. Dari data yang saya miliki GDP Korea Selatan saat itu 4,7 miliar dolar AS sementara Indonesia sudah 5,9 miliar dolar AS saat itu, berangkatnya sama-sama, kita lebih baik GDP kita,” katanya.

Namun bila dibandingkan saat ini, keadaan ekonomi maupun infrastruktur Korea Selatan jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.

Presiden mencatat ada tiga momentum ekonomi yang disia-siakan selama ini, yang pertama saat harga minyak dunia tinggi pada dekade 1970, saat pemanfaatan hasil hutan dekade 1980 dan pada dekade 1990 hingga awal 2000 eksplorasi pertambangan umum.

“Kita gagal manfaatkan itu, tidak ada sesuatu yang kelihatan, padahal berapa miliar yang keluar,” kata Presiden.

Ditambahkan Kepala Negara,”yang lebih menyedihkan hasil tambang kita, batubara kita ekspor besar-besaran mendukung industrialisasi negara lain. Mereka produksi barangnya dan prihatinnya, barangnya kemudian masuk ke Indonesia dan kita membelinya.” Agar kegagalan itu tidak terulang lagi, Presiden meminta nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam tersebut bisa diimplementasikan dengan baik.

Presiden mengatakan sejumlah hal yang harus menjadi pegangan bagi lembaga penegak hukum yaitu yang pertama koordinasi dengan mitra pemberantasan korupsi sehingga tidak ada ego kelembagaan.

“Bangun sinergitas antarlembaga agar korupsi bisa kita hilangkan,” paparnya.

Hal yang kedua adalah membangun kerja sama dengan pihak terkait baik eksekutif,legislatif maupun yudikatif.

“Satukan visi dan misi sehingga ada sinergi. Ini penting untuk bebaskan Indonesia dari korupsi,” katanya.

Ditambahkannya,”kita sadari bersama memang masih banyak persoalan, sehingga diperlukan KPK untuk koordinasi dan supervisi sehingga perbaikan bisa diwujudkan. Ini pekerjaan besar dan berat, dengan komitmen bersama kita bisa tuntaskan.”(ant/BJ)