Home Headline Pemakzulan Ahok Gertakan atau Sungguhan ?

Pemakzulan Ahok Gertakan atau Sungguhan ?

ahok

LIPUTAN KHUSUS

Bagaikan lari terbirit-birit, pada hari Jumat (27/2) Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tiba-tiba datang ke Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Wido dan juga kantor Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, padahal di Jakarta tidak ada banjir besar atau kebakaran hebat.

Kenapa tiba-tiba bekas bupati Belitung Timur ini tergopoh-gopoh mendatangi mantan bos langsungnya dan juga lembaga antirasuah itu? “Saya melaporkan dugaan penggelembungan APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2015,” kata sang Gubernur yang biasa dipanggil Ahok itu.

Rupanya kedatangan Ahok itu tidak terlepas dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta yang diambil pada hari Kamis (26/2) untuk menggunakan haknya melakukan Hak Angket yang berkaitan dengan RAPBD tahun 2015.

DPRD Jakarta menuduh bahwa Ahok telah menyerahkan RAPBD 2015 yang tidak sama dengan yang telah disetujui dengan para wakil rakyat itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Apalagi Ahok kemudian mengungkapkan bahwa dalam anggaran tahun 2015 ini terdapat “anggaran siluman” yang nilainya tidak kurang dari Rp12,1 triliun yang “seharusnya” bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk membangun berbagai proyek fisik seperti membangun sekolah, jalan, fasilitas kesehatan dan berbagai prasarana dan sarana fisik lainnya.

Tudingan demi tudingan yang dilemparkan Gubernur yang baru dilantik pada tanggal 19 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo –sebuah kejadian yang sangat langka itu– menimbulkan kemarahan yang luar biasa di kalangan para wakil rakyat itu sehingga kemudian mereka balik mengecam sang gubernur.

“Saya ini temannya Ahok. Masa dituduh pencuri atau perampok,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Bahkan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya alias Gerindra –partai tempat Ahok pernah bernaung– Mohammad Taufik berbicara lebih keras lagi.

Taufik menuduh Ahok telah mengirimkan Rancangan APBD 2015 ke Kemdagri yang bukan merupakan hasil sidang paripurna tanggal 27 Januari sehingga dia pantas disebut telah melanggar hukum.

Kemarahan juga dilemparkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-PAN Ahmad Nawawi yang menyatakan bahwa Ahok sudah menuduh para wakil rakyat itu “menitipkan” proyek-proyek yang tidak jelas kepada berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Rakyat Jakarta tentu masih ingat bahwa ketidaksukaan terhadap Ahok bukan baru pertama kali terjadi karena menjelang pelantikan dirinya, Front Pembela Islam atau FPI saja telah berdemonstrasi sehingga kemudian Ahok mengusulkan agar organisasi ini dibubarkan saja karena dianggap telah berulang kali berulah. Namun ternyata, FPI sampai detik ini masih tetap berdiri.

Hak Angket Apa sih Hak Angket itu? Hak Angket pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki para wakil rakyat untuk menyelidiki kebijaksanaan pemerintah yang diduga bertentangan dengan berbagai peraturan-perundangan yang berlaku.

Ungkapan Gubernur Jakarta bahwa telah ada “dana siluman” Rp12,1 triliun tentu saja telah menimbulkan kemarahan wakil-wakil rakyat yang berjumlah 106 orang itu.

Karena itu, tidak heran apabila Ketua Fraksi PDIP Jhonny Simadjuntak berkata: “Kita ingin menunjukkan kebenaran terhadap tindakan Ahok, yakni pemalsuan dokumen RAPBD 2015”.

Pernyataan Jhonny Simadjuntak bahwa tidak selamanya Ahok itu benar perlu direnungkan karena Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat merupakan kader PDIP.

Karena itulah tidak heran jika kasus RAPBD 2015 ini diduga menjadi pendorong atau pemicu untuk menjatuhkan atau menggeser Ahok dari posisi empuknya ini. Hal ini rupanya disadari juga oleh Ahok sehingga dia pernah berkata “siap dimakzulkan”.

Sebagai pimpinan DPRD Jakarta, tidak heran jika Prasetyo membantah adanya upaya untuk memakzulkan gubernur ini dengan mengatakan bahwa “Kita tidak memikirkan upaya pemakzulan”.

Sekalipun upaya pemakzulan telah dibantah, masyarakat Jakarta tentu berhak bertanya-tanya kepada 106 anggota DPRD ini, mengapa mereka bisa begitu kompak atau hanya ada satu suara untuk melontarkan Hak Angket tersebut? Sekalipun upaya merontokkan Ahok melalui kasus RAPBD ini bisa saja gagal total atau tidak 100 persen berhasil, bisa saja untuk memakzulkan Ahok akan dilakukan melalui cara-cara lain atau kasus lainnya.

Apa yang terjadi bila pemakzulan itu berhasil dilakukan? Sekalipun ini masih berandai-andai, maka Djarot akan naik jabatan menjadi gubernur sehingga harus dicari wakil gubernur yang baru.

Jika itu sampai terjadi maka kemudian berbagai jabatan di lingkungan Pemda Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat terutama yang “empuk-empuk” akan diperebutkan.

Sekalipun pemilihan umum baru berlangsung tahun 2014, maka bukan berarti pemilu mendatang tahun 2019 masih “lama” sehingga partai-partai politik masih bisa bersantai-santai dahulu.

Semua parpol pasti sejak sekarang sudah harus mencari bakal-bakal calon wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mencari uang untuk membiayai masa kampanye.

Memang ada wacana bahwa kampanye akan dibiayai negara baik melalui APBN maupun APBD, tapi itu kan baru wacana yang masih harus ditunggu wujud atau pelaksanaannya.

Jika kasus kemelut antara wakil rakyat dengan Ahok itu terus berlanjut atau sengaja ditunda-tunda maka tentu saja entah kapan RAPBD akan disahkan.

Kalau misalnya saja, “perang” itu selesai dan kemudian RAPBD disahkan pada tanggal 31 Maret 2015, maka belum tentu pada 1 April akan bisa langsung cair anggarannya. Padahal DPRD dan Pemda DKI juga sudah harus memikirkan RAPBD tahun Anggaran 2016.

Sementara itu, jika konflik itu berkelanjutan tanpa kejelasan, maka berbagai proyek yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat secara langsung ataupun tidak langsung akan terus-menerus tertunda pelaksanaannya sehingga akhirnya yang setiap kali rugi dalam kemelut di antara eksekutif dan legislatif lagi-lagi adalah orang-orang kecil atau kalangan bawah.

Gara-gara konflik ini, para wakil rakyat dan pejabat DKI Jakarta belum mendapat gaji yang bagi mereka ini mungkin tidak ada masalah, tapi bagi orang-orang yang tak berpunya, kelambanan pelaksanaan berbagai proyek hanya akan menambah penderitaan mereka.

Karena itu apa yang harus dilakukan 106 anggota DPRD dan juga Ahok? Mereka harus tahu diri bahwa gara-gara mereka maka penderitaan rakyat menjadi berkepanjangan, sulit mencari uang untuk makan sehari-hari, mencari tempat tinggal yang layak.

Bulan puasa dan lebaran tinggal beberapa bulan lagi, yakni sekitar bulan Juni dan Juli, saat anak-anak mendambakan pakaian baru dan makanan yang “agak mewah”.

Karena itu, tidak ada pilihan bagi seluruh anggota DPR dan Ahok beserta jajarannya untuk merenungkan atau memikirkan kembali bahwa tugas pokok mereka adalah melayani rakyat Jakarta sehingga kehidupan mereka membaik.

Bila rakyat menganggap parpol sudah membuktikan perjuangan mereka bagi rakyat maka tentu gampang untuk merayu rakyat untuk mencoblos surat suara parpol pada pemilu mendatang.

Akan tetapi sebaliknya, jika parpol cuma terbukti hanya bisa “omdo atau omong doang” maka siap-siap saja “golput” akan bertambah lagi di pesta demokrasi mendatang. (ant/BJ)