Home Lintas Jateng Pejabat Pembuat Akta Tanah Keluhkan Lamanya Pengurusan Izin Properti

Pejabat Pembuat Akta Tanah Keluhkan Lamanya Pengurusan Izin Properti

394
Wakil walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu melakukan tinjauan pelayanan BPPT Kota Semarang.
***Proses Perizinan Disebut Persulit Peningkatan Pendapatan Daerah
        Semarang, 23/2 (BeritaJateng.net) – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Semarang mengeluhkan lamanya proses izin dalam pengurusan jual beli tanah dan bangunan. Dalam realisasinya, waktu yang diperlukan dalam pembuatan satu izin tidak sesuai yang dijanjikan.
        Ketua IPPAT Kota Semarang, Bambang Riyadi mengatakan, pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebenarnya masih bisa digenjot lagi dari pencapaian 2017 lalu.
        Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pendapatan daerah Kota Semarang dari sektor BPHTB pada 2017 lalu mencapai Rp 416,39 miliar atau 130,12 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp 320 miliar.
           “Permasalahan untuk menaikan pendapatan dari BPHTB itu kompleks, terutama di perizinan. Orang kalau mau bikin properti tapi lama izinnya, enggak bakal tercapai target pendapatan BPHTB-nya,” kata Bambang di sela forum group discussion Bapenda dengan PPAT di Thamrin Square.
          Ia memaparkan, PPAT merupakan garda terdepan Pemkot Semarang dalam mendapatkan pemasukan dari sektor tersebut. Sementara kerja PPAT didukung dari pengembang properti.
          Ia menuturkan, berbagai izin yang berkaitan dengan properti di antaranya IMB, KRK, Block Plan, dan lainnya, menjadi persoalan banyak sedikitnya pajak yang disetorkan PPAT ke Kas Daerah.
         “Keluhan dari pengusaha properti, masa izin sampai 4 bulan belum jadi. Lha kapan transaksinya? Kalau tidak ada transaksi ya tidak dapat BPHTB. Harusnya maksimal sebulan jadi,” ucapnya.
         Waktu empat bulan tersebut, untuk pengurusan satu izin. Padahal, minimal ada tiga izin yang harus diurus. Jika demikian, maka waktu akan habis untuk mengurua izin saja. Di tambah, proses perizinan tidak hanya melibatkan satu instansi saja melainnya beberapa seperti Pemkot, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perpajakan dan perbankan.
         “Harusnya semua duduk bersama dan merumuskan bagaimana agar izin ini bisa lebih cepat. Kalau bisa cepat, pasti BPHTB bisa terpenuhi bahkan lebih,” ujarnya.
          Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana mengatakan, untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari BPHTB maka diperlukan sinergi dengan PPAT.
          Pada 2018 ini, Bapenda ditarget mampu mengumpulkan pendapatan dari sektor ini sebesar Rp 333,5 miliar. Target tersebut naik dari target 2017 lalu yang sebesar Rp 320 miliar. “Selain bersinergi dengan PPAT, kami melakukan terobosan dan mempermudah pelayanan BPHTB,” kata Yudi.
         Terobosan yang dimaksud yaitu otomatisasi data SSPD BPHTB menjadi SPOP PBB. Untuk itu PPAT diminta untuk mencantumkan nomor objek pajak (NOP) yang benar dan tidak mencantumkan NOP tetangga saat pengisian form BPHTB. “Kemudian, sekarang kami sudah menggunakan teknologi dengan layanan e-SSPD BPHTB. Dengan layanan ini, PPAT dapan melakukan pendaftaran dimana dan kapan saja,” jelasnya.
         Terkait FGD dengan PPAT, Yudi mengatakan, untuk menggali permasalahan dan mencari solusi guna peningkatan penerimaan BPHTB di Kota Semarang pada 2018 ini yang ditargetkan naik dari tahun lalu. “Adanya peningkatan target BPHTB itu, maka perlu ada sinergi menyatukan langkah dan persepsi dengan PPAT yang menjadi garda terdepan penerimaan BPHTB,” terangnya.
           Ia menambahkan, BPHTB merupakan sektor terbesar yang menyumbang penerimaan pendapatan daerah dari pajak. Kontribusi BPHTB sendiri lebih 20 persen pada APBD 2018.
           Pejabat Sekda Kota Semarang, Agus Riyanto menuturkan, ada beberapa sektor pendapatan yang bisa digenjot untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pada 2018 ini. Selain BPHTB, juga PBB, reklame, hotel, restoran dan perparkiran. “2018 ini pendapatan dari pajak harus bisa optimal. Kemarin APBD masih defisit, karena itu pendapatan harus dioptimalkan. Jika tidak harus ada efisiensi,” tuturnya.
         Terlebih, pada 2018 ini Pemkot Semarang mempunyai berbagai pekerjaan yang membutuhkan anggaran besar. Di antaranya penanganan banjir dan rob yang diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun.
          Jumlah tersebut untuk pembuatan tanggul rob serta normalisasi parapet sungai Tenggang dan Sringin, pembuatan kolam retensi Banjardowo Kaligawe, juga pembuatan pintu muara Kali Tenggang dan pintu muara Kali Sringin.
           “Peningkatan pendapatan ini sangat penting agar berbagai program yang sudah direncanakan bisa berjalan maksimal. Untuk itu, potensi yang ada terus digali, seperti BPHTB ini,” pungkasnya. (El)