Home Headline PDIP kritisi Larangan Pemasangan Foto Bung Karno pada Alat Peraga Kampanye

PDIP kritisi Larangan Pemasangan Foto Bung Karno pada Alat Peraga Kampanye

4586

SEMARANG, 16/3 (Beritajateng.net) – DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jateng mengkritisi larangan pemasangan foto Bung Karno pada alat peraga kampanye (APK) sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Th 2017. PDIP menganggap larangan pemasangan gambar Bung Karno tersebut berlebihan. Sebab, PDIP memiliki hubungan historis dengan mantan Presiden RI pertama tersebut.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDIP Jateng Bona Ventura Sulistiana mengatakan tokoh nasional seperti Soekarno seharusnya dapat dijadikan panutan. Begitu pula dengan tokoh lainnya seperti mantan Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur).

“Kami justru melihat tokoh nasional dijadikan panutan dan teladan. Siapapun boleh memasang gambar Bung Karno, tidak hanya PDIP,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus parpol dipasang di alat peraga kampanye. Menurut Bona, Bung Karno sudah menjadi milik bangsa.

“Kami bertanya, apa yang mendasari dibuatnya aturan tersebut? Sehingga tidak boleh memasang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus partai,” ungkapnya.

Dia menambahkan seharusnya regulasi yang dibuat tidak jauh dari tata nilai kepastian, manfaat, dan rasa keadilan di masyarakat.

Aturan pelarangan pemasangan foto atau gambar Bung Karno terdapat dalam Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2017 tepatnya di Pasal 29 ayat 3 yang berbunyi, …Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

Pada kesempatan tersebut, Bonaventura juga menyinggung fenomena penegakan hukum yang terjadi akhir-akhir ini. Diantaranya pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tentang ada beberapa calon kepala daerah di Indonesia yang 95 persen akan jadi tersangka.

Menurutnya hal tersebut bisa mempengaruhi opini publik jika salah mengartikan sebanyak 95 persen calon yang maju pilkada akan menjadi tersangka.

“Statemen Pak Agus Rahardjo jelas, ada beberapa calon yang kemungkinannya 95 persen jadi tersangka. Bukan jumlah calonnya. Maka kami mengimbau masyarakat yang sudah cerdas agar berhati-hati membangun opini,” paparnya.

Sebagaimana kita ketahui, pilkada langsung tahun 2018 ini di Jateng dilaksanakan dua pilkada yakni pilkada gubernur dan tujuh kabupaten/kota. Sebagian besar pasangan calon di pilkada tersebut diikuti oleh incumbent baik itu pilgub maupun kabupaten kota.

(NK)