Home Lintas Jateng Pasutri yang Belum Sah Secara Hukum Bisa Ikut Sidang Itsbat Nikah Terpadu

Pasutri yang Belum Sah Secara Hukum Bisa Ikut Sidang Itsbat Nikah Terpadu

961
Ilustrasi

 

Semarang, 13/4 (BeritaJateng.net) – Sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang belum mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, maka Kementerian Agama bekerjasama dengan Pemkot Semarang akan menyelenggarakan Sidang Itsbat Nikah Terpadu. Sidang ini diperlukan guna pengeluaran akta penetapan pengadilan agama. Rencananya, sidang akan digelar di Gedung Balaikota pada Rabu (31/5) mendatang.

Hal ini disampaikan dalam raker lurah camat yang dengan dipimpin langsung oleh Walikota Semarang, Hendrar Prihadi. Dengan adanya rakor lurah camat ini, diharapkan dapat menjadi media sosialisasi pelaksanaan sidang itsbat terpadu sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari kegiatan ini.

Kurang lebih sebanyak 200 peserta raker menghadiri sosialisasi yang mendatangkan narasumber dari pengadilan agama, hakim utama muda Drs. Ahmad Nur, hakim utama madya Drs. Agus Yuli, serta Labib dari kantor Kementerian agama Kota Semarang. Pelaksanaan program siding itsbat terpadu ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.

Walikota dalam kesempatan tersebut meminta kepada seluruh lurah dan camat untuk bisa mensosialisasikan program yang luar biasa ini. Menurutnya, tanpa disadari kasus pernikahan yang belum tercatat masih banyak ditemui di tengah masyarakat kita.

“Untuk itu dengan adanya program ini perlu disupport, didorong dan tuntaskan sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan pelayanan dan pengurusan administrasi hukum,” ungkap Walikota Semarang Hendrar Prihadi.

Dengan mengikuti sidang itsbat ini, lanjutnya, masyarakat dapat memperoleh 3 dokumen hukum secara langsung yakni penetapan pengadilan agama, akta nikah KUA, serta akta kelahiran Dispendukcapil. Pelayanan sidang terpadu akan dulakukan secara tuntas, terkoordinir, dan bersama-sama dalam satu hari (one day service).

Ditargetkan sebanyak 150 warga masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Untuk itu, Walikota berpesan kepada lurah camat untuk benar-benar mencermati sosialisasi ini. Tak hanya itu, Walikota meminta para lurah dan camat untuk ikut serta dalam mencari warga masyarakat yang belum tercatat di KUA melalui pendekatan dan sosialisasi ekstra.

“Mari beri pemahaman kepada warga masyarakat untuk menjadikan kegiatan pelayanan terpadu sidang itsbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hokum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan sidang itsbat ini warga masyarakat dapat melakukan pendaftaran pada 12 April s/d 9 Mei mendatang di KUA masing-masing kecamatan dengan melampirkan persyaratan administrasi. Sejumlah persyaratan disampaikan narasumber dalam pengurusan administrasi sidang itsbat ini.

Diantaranya, untuk syarat penetapan dari Pengadilan Agama, masyarakat perlu membawa Fotokopi KTP suami istri wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang atau tanda pengenal identitas sejenisnya, surat keterangan perkawinan tidak tercatat dari PPN/Kepala KUA, fotokopi Kartu Keluarga (KK), surat keterangan hubungan suami istri dari kelurahan, disertai surat pernyataan tidak memiliki pasangan suami/istri selain pemohon yang diketahui pejabat publik (kelurahan/desa), surat keterangan meninggal dunia dari pejabat berwenang bagi duda/janda cerai mati, akta cerai dari Pengadilan Agama bagi duda/janda hidup, menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang bagi yang tidak mampu; dan Mengisi formulir yang telah disediakan dari pengadilan termasuk identitas saksi; dan Surat permohonan Itsbat Nikah.

Sedangkan untuk syarat Akta Nikah dari KUA, masyarakat perlu membawa Fotokopi KTP suami istri; fotokopi KK, foto berlatar belakang warna merah berukuran 2×3 (3 lembar), ukuran 3×4 (1 lembar), 4×6 (1 lembar); dan menyertakan SKTM dari pejabat berwenang bagi yang tidak mampu.

Terakhir, untuk syarat Akta Kelahiran (DISDUKCAPIL), masyarakat perlu membawa fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan anak yang belum memiliki akta kelahiran, atau melampirkan akta bagi yang sudah memiliki, dan menyertakan SKTM dari pejabat berwenang bagi yang tidak mampu. (Bj05)

Advertisements