Home Hiburan Pakar : Tim Independent Harus Dipertimbangkan Presiden

Pakar : Tim Independent Harus Dipertimbangkan Presiden

582
Ilustrasi

IlustrasiSemarang, 2/2 (beritajateng.net) – Pakar hukum tata negara Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dr Rahmat Bowo menilai rekomendasi Tim Independen merupakan aspirasi rakyat yang harus dipertimbangkan Presiden.

“Tim Independen atau Tim Sembilan ini harus dipahami dalam kerangka relasi pemerintah dengan rakyat. Dalam perencanaan, sikap, dan langkah, pemerintah meminta saran masyarakat,” katanya di Semarang, Senin.

Menurut dia, pemerintah diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat, dan dalam prosesnya pemerintah meminta masukan masyarakat, melalui Tim Independen yang dibentuk Presiden.

Ia mengatakan sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diberi tugas untuk memberikan nasehat dan pertimbangan pada Presiden meski keputusan yang diambil tetap prerogatif Presiden.

“Makanya, Tim Independen ini mau dilegalkan dengan keputusan presiden (keppres), ya, tidak apa-apa. Kalau tidak (dilegalkan, red.), sebenarnya juga tidak apa-apa,” kata pengajar Fakultas Hukum Unissula itu.

Apabila mau dilegalkan dengan keppres, kata dia, akan muncul pertanyaan peran Wantimpres, atau lembaga-lembaga kenegaraan lain yang secara formal sudah dibentuk dan bisa saja dimintai pertimbangan.

“Wantimpres, dan lembaga-lembaga kenegaraan lain yang sudah ada dipandang cukup untuk dimintai pertimbangan Presiden. Makanya, saya melihat Tim Independen ini kerangkanya relasi dengan masyarakat,” tukasnya.

Di sisi lain, kata dia, kalau Tim Independen yang dibentuk Presiden itu tidak diberi legalitas hukum dalam menjalankan perannya maka efektivitasnya dalam memberikan saran dan kerja juga tidak maksimal.

“Wantimpres sendiri juga berperan memberikan masukan, namun keputusan finalnya kan di tangan Presiden. Apalagi, dengan Tim Independen yang tidak diperkuat dengan keppres dalam menjalankan perannya,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, Tim Independen memang perlu dibentuk oleh Presiden untuk mencari solusi mengatasi kisruh Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang jelas berasal dari kalangan independen.

“Kita tahu dalam Wantimpres ada unsur partai politik. Memang, mereka (unsur parpol, red.) ini normanya harus berhenti ‘ngurusi’ parpol. Namun, pasti akan ada yang mempertanyakan independensinya,” katanya.

Makanya, Rahmat mengatakan Presiden perlu membentuk Tim Independen untuk mencari jalan keluar atas kisruh Polri-KPK dan rekomendasi yang diberikan tim yang beranggotakan sembilan orang itu wajib dipertimbangkan.(ant/Bj02)

Advertisements