Home Nasional Pakar Telematika: Prihatin Dengan Rekaman Alat Bukti Pengacara Ahok 

Pakar Telematika: Prihatin Dengan Rekaman Alat Bukti Pengacara Ahok 

SEMARANG, 06/02 (BeritaJateng.net) – Pengakuan pengacara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang memiliki rekaman pembicaraan antara Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin yang dilakukan melalui via telephone, menjadi tanda tanya besar terkait kebenaran tersebut. Sebab, komunikasi digital yang rentan akan penyadapan, menjadikan kebenaran rekaman pembicaraan tersebut, jadi persoalan yang terus bergulir sampai sekarang.

Sebagai pihak yang diperbolehkan Undang-Undang untuk melakukan suatu penyadapan, BIN dan Kemeninfo membantah telah melakukan penyadapaan tersebut. Dengan begitu, dapat diindikasikan adanya pihak-pihak lain yang melakukan penyadapan secara ilegal.

Kondisi seperti itu, memunculkan keprihatinan di kalangan Akademisi dan Praktisi. Seperti salah satu pakar telematik Universitas Dian Nuswantoro, Dr. Solichul Huda, M.Kom yang menilai hasil rekaman pembicaraan tersebut, bisa saja dikatakan asli. Namun untuk menyatakan keaslian rekaman tersebut, perlu dilakukan analisis forensik lebih dalam.

“Harus ada kejelasannya. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nantinya. Kalau memang benar (bantahan dari BIN dan Kemeninfo), bisa berarti ada pihak lain yang sengaja melakukan penyadapan secara ilegal,” jelas Solichul Huda, Senin (06/02/2017).

Jika rekaman tersebut dinyatakan kebenarannya, dapat mengakibatkan pengadilan akan meragukan kesaksian dari Ketua MUI dalam kasus penistaan agama. Disisi lain, jika memang benar adanya rekaman tersebut, dapat menjerat pelaku penyadapan dengan tuduhan pelanggaran UU ITE pasal 31 dan UU Telekomunikasi pasal 40.

“Pengesahan alat bukti yang berupa data digital, harus diuji dengan forensik digital. Pengujian tersebut akan membuktikan keaslian, keutuhan, dan kepemilikan sebuah alat bukti digital (UU ITE pasal 5, 6 dan 16). Jika originalitas atau keaslian data tidak terjamin, maka rekaman tersebut dikatakan tidak sah sebagai alat bukti,” terangnya.

Untuk menentukan siapa subjek yang berkomunikasi dalam telephone tersebut, sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Hal itu, dapat diketahui dengan mengindentifikasi Internet Protokol (IP), IMEI serta nomor telephone yang dipergunakan. Informasi tersebut terdapat dalam log operator telephone.

“Rekaman penyadapan bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah, jika sesuai dengan UU ITE pasal 5, 6,16, dan KUHAP pasal 187. Dari sisi information technology (IT), semestinya ketua MUI dan mantan presiden SBY tidak perlu cemas,” katanya.

Sesuai dengan UU ITE pasal 31 dan UU Telekomunikasi tahun 1999 pasal 40, penyadapan hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan institusi penegak hukum lain yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang. Selain itu, bakal terancam hukuman 10 tahun penjara sesuai dengan UU ITE pasal 31, atau terancam 15 tahun penjara sesuai dengan UU Telekomunikasi pasal 40.

Dengan adanya kejadian seperti itu, Solichul Huda juga menyatakan tidak perlu adanya keresahan masyarakat akan penyadapan telephone. Seandainya terjadi penyadapan, secara hukum operator penyedia jasa telekomunikasi lah yang harus bertanggung jawab.

“Pada jaringan seperti wireless, memang penyadapan komunikasi susah untuk dihindari. Namun, ada metode efektif untuk mencegahnya, yaitu Kriptografi (enkripsi/deskripsi). Semestinya, penyedia atau penyelenggara jasa telekomunikasi menerapkan metode Kriptografi tersebut,” ungkap Solichul Huda.

Untuk membuat efek jera pada pelaku penyadapan secara ilegal, harus ditegakkannya hukum sesuai dengan UU ITE Pasal 31 dan UU Telekomunikasi tahun 1999 Pasal 40. (ED/El)

Advertisements