Home Ekbis Pakar : Indonesia Jadi Poros Maritim Tahun 2025

Pakar : Indonesia Jadi Poros Maritim Tahun 2025

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Purwokerto, 14/3 (BeritaJateng.net) – Pakar kelautan dan perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa Indonesia dapat segera menjadi poros maritim dunia dalam waktu tidak terlalu lama, insya Allah pada 2025.

“Dengan adanya kebijakan dan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sektor kelautan dan perikanan tidak hanya akan mampu menghasilkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan, tetapi juga akan berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam waktu tidak terlalu lama, 2025 Insya Allah,” katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu.

Rokhmin mengatakan hal itu saat menyampaikan makalah berjudul “Pembangunan Perikanan yang Berdaya Saing, Adil, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” dalam Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Akuakultur Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto di Gedung Soemardjito Unsoed.

Menurut dia, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di antaranya sekitar 40 persen nelayan terutama nelayan anak buah kapal (ABK) hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014, kata dia, pengeluaran nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan itu hanya sebesar Rp300.000 per orang per bulan.

“Tantangan lainnya adalah IUU (Illegal, Unregulated, dan Unreported) ‘fishing’ oleh nelayan asing masih merajalela, ‘overfishing’ beberapa stok sumber daya ikan di banyak perairan, dan ‘underfishing’ di beberapa wilayah perairan menjadi tempat IUU ‘fishing’ nelayan asing, dan masih banyak lagi,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan kebijakan dan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di antaranya pengembangan 5.000 unit armada kapal modern (berkapasitas di atas 30 gross tonage) milik nelayan, badan usaha milik negara (BUMN), atau swasta Indonesia dengan “purse siners”, “longliners”, atau pukat ikan.

Menurut dia, kapal-kapal itu untuk wilayah Laut China Selatan dan Natuna, Laut Sulawesi, Laut Banda dan Maluku, Laut Arafura, perairan barat Sumatra dan selatan Jawa, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang selama ini banyak dicuri nelayan asing, serta perairan internasional di luar ZEEI.

“Kebijakan lainnya adalah peningkatan kapasitas dan produktivitas nelayan tradisional untuk memanfaatkan SDI (Sumber Daya Ikan) di wilayah-wilayah perairan kabupaten/kota dan provinsi sesuai potensi lestarinya,” kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Selain itu, kata dia, pasokan sarana produksi perikanan tangkap seperti bahan bakar minyak, es, garam, alat tangkap, dan perbekalan melaut lainnya di setiap pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan, atau pemukiman nelayan harus mencukupi kebutuhan nelayan dengan harga relatif murah.

Menurut dia, pemerintah perlu mengembangkan energi terbarukan untuk kapal ikan dan sektor ekonomi kelautan lainnya termasuk pengadaan prasarana dan sarana angkutan dari sentra produksi ikan perikanan ke lokasi pasar domestik maupun ekspor.

“Berapapun dan kapanpun, ikan hasil tangkapan para nelayan yang didaratkan di Indonesia harus dapat dijual dengan harga yang sesuai dengan nilai keekonomian. Dalam hal ini, pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta atau melalui BUMN perikanan,” kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.

Lebih lanjut, Rokhmin mengatakan bahwa selama nelayan tidak melaut karena cuaca buruk atau musim paceklik ikan, pemerintah bekerja sama dengan swasta harus menyediakan usaha subtitusi seperti usaha perikanan budi daya, pariwisata bahari, dan industri rumah tangga.

Menurut dia, hal itu merupakan sebagian dari kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

“Insya Allah pada tahun 2025, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia,” katanya.(ant/BJ)