Home DPRD Kota Semarang Pagar Rusak Banjir Kanal Barat Ganggu Estetika

Pagar Rusak Banjir Kanal Barat Ganggu Estetika

Pagar Rusak Banjir Kanal Barat Ganggu Keindahan

Semarang, 5/12 (BeritaJateng.net) – Pagar besi penghias keindahan Banjir Kanal Barat (BKB) di sepanjang Jalan Kokrosono banyak yang rusak di beberapa titik. Pemkot diminta agar segera memperbaikinya,  sebelum kerusakan menjalar lebih banyak lagi, dan mengganggu keindahan kota.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso mengingatkan kepada Pemkot Semarang agar segera mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan pagar BKB di Jalan Kokrosono yang rusak dan besi pagarnya yang rusak  itu hilang.

“Kalau BKB itu masih wewenang BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana atau wewenang pusat, maka Pemkot Semarang bisa segera mengambil inisiatif  mengirim surat ke provinsi Jawa Tengah atau ke pusat dan melakukan koordinasi untuk perbaikan,” pesan Joko Santoso.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa, kita tinggal di Kota Semarang maka perlu ikut menjaga keindahan kota dengan merasa memiliki, dan  ikut menjaga keindahan kota. Bukan sebaliknya, malah merusak dan memanfaatkan besi-besinya untuk diambil.

“Kalau inisiatif Pemkot Semarang sudah menthok tidak direspon provinsi atau pusat, maka DPRD Kota Semarang siap melakukan penganggaran untuk perbaikan. Asalkan prosedur, melalui surat yang telah dikirim dan koordinasi tidak ditanggapi oleh provinsi dan pusat,” kata Joko Santoso.

Joko Santoso menyampaikan pendapat agar jangan sampai terjadi kerusakan fasilitas, sarana dan prasarana umum di Kota Semarang rusak dibiarkan. Jangan ada  pembiaran kerusakan. Sebab, kita yang memiliki wilayah maka kita perlu ikut manjaga keindahan kota.

Serta, warga Kota Semarang  benar-benar menjaga keindahan Kota Semarang tanpa ada tangan-tangan jahil yang gemar melakukan pengrusakan fasilitas umum.

Dikatakan Joko Santoso, tidak ada yang tidak mungkin, kalau ada kerusakan fasilitas umum, sarana dan prasarana yang merupakan wewenang pusat, daerah tidak dapat memperbaikinya, selama prosedur tersebut sudah ditempuh.

Terpisah, Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Semarang Sukardi saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya tidak berani melakukan perbaikan pagar BKB karena memang wewenang provinsi dan pusat.

Meskinya, kata Sukardi, DPRD Kota Semarang mengundang pihak-pihak terkait untuk rapat membahas masalah itu, tidak hanya pagar BKB yang rusak saja, tetapi juga kerusakan jalan yang wewenangnya ada di provinsi atau pusat.

Sebab kerusakan fasilitas tersebut, selain mengganggu estetika juga bisa mengganggu keindahan pada saat terjadi penilaian Adipura.

“DPRD Kota Semarang yang  mengundang dan mengajak rapat dengan pihak-pihak terkait itu, lebih berbobot. Kalau Pemkot menganggarkan itu, bisa keliru sebab bisa dihadapkan dengan BPK,” kata Sukardi. (EL)