Home News Update “Pagar Hidup” Penjaga Perbatasan Pulau Galang, Tuntut Keadilan Hingga Ke Solo

“Pagar Hidup” Penjaga Perbatasan Pulau Galang, Tuntut Keadilan Hingga Ke Solo

SOLO, 14/8 (BeritaJateng.net) – Perwakilan Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang (Himad Purelang) datang ke kota asal Jokowi dengan harapan bisa bertemu dengan Presiden Jokowi untuk mengadu dan menuntut keadilan agar negara bisa mengupayakan pelepasan tanah yang sudah mereka garap sejak puluhan tahun lalu.

Masyarakat Pulau Galang, Kepulauan Riau, memohonkan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sesuai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Sehingga permasalahan pengajuan hak status tanah masyarakat Pulau Galang, Kepri, yang diajukan pada 2008 lalu belum mendapatkan kejelasan.

Sampai saat ini, beberapa kali tampuk pemerintahan berganti namun permasalahan mereka tak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan kabinet kerja Jokowi, melalui Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyida Baldan, masalah ini belum juga tersentuh sama sekali.

Sekitar 12 ribu keluarga mendiami Pulau Rempang Galang dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Setidaknya mereka tersebar di 154 pulau itu yang berada di perbatasan terluar kepulauan Indonesia.

Himad Purelang juga mengunakan hasil dari Badan Geofasial Indonesia (BGI) untuk menentukan titik koordinat tanah yang didaftarkan ke BPN dalam bentuk peta. Namun untuk Pulau Rempang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Taman Buru seluas 16 ribu hektar dengan SK Menhut No. 307/Kpts.II/1986 tanggal 29 September 1986 tidak mereka daftarkan namun pemerintah malah menyusutkan luasnya hanya menjadi 12 ribu hektar.

Koordinator Himad Purelang Supendi mengatakan ini sudah perjuangan maksimal rakyat Pulau Galang menuntut haknya. Solo menjadi puncak tujuan mereka, dengan harapan bisa mendapat perhatian dari Presiden Jokowi.

“Kita patungan datang ke Solo untuk mewakili 12 ribu jiwa tuntut keadilan pada pemerintah,” ujar Pendi kepada BeritaJateng.net, Minggu (14/8/2106).

Menurut Supendi, mereka adalah masyarakat yang pertama mendiamai pulau Pulau Galang sebelum akhirnya Pulau galang dijadikan lokasi penampungan warga Vietnam oleh PBB hingga belasan tahun lamanya.

“Kita hanya menuntut hak kita atas tanah yang sudah dikerjakan oleh orang tua kita sejak puluhan tahun lalu yang luasnya juga tidak seberapa dibandingkan luas pulau secara keseluruhan,” terang Supendi.

Sampai akhirnya aksi warga kepulauan Galang di Solo mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi II DPR-RI Bambang Riyanto yang secara kebetulan membidangi masalah pertanahan.

Bahkan secara khusus Bambang hadir ke Posko Perwakilan Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang (Himad Purelang) di dekat kediaman ibunda Jokowi di Pleret Dalam IV untuk mendengar keluhan mereka secara langsung.

Usai mendengar keluhan warga tersebut Bambang menyampaikan Jika warga pulau Pulau Galang, Kepulauan Riau meminta kepada pemerintah untuk mendapatkan pelepasan tanah negara menjadi hak milik rakyat.

“Sejak awal mendiami dan mengelola lahan di Pulau Galang belum memiliki status hak tanah resmi dari pemerintah,” ungkap Bambang.

Bambang juga mengatakan pihaknya akan semaksimal mungkin akan memperjuangkan nasib mereka melalui parlemen dengan segera mengajukan permasalahan permohonan hak atas status tanah di Pulau Galang, Kepri, kepada ketua DPR RI.

“Kebetulan juga saya berada dalam Panitia Kerja (Panja) DPR RI yang mengurusi pertanahan. Ini data sudah ada pada saya dan secepatnya akan kita bahas,” tegas Bambang.

Melihat kondisi warga di Posko Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang (Himad Purelang), di Solo, Bambang semakin terketuk hatinya. Apalagi saat melihat ada salah satu balita yang ikut dalam perjuangan terlihat sakit.

Bambang langsung mengirimkan tim dokter untuk memeriksa balita yang sakit dan melakukan cek kesehatan warga pulau Galang yang kebanyakan sudah berusia lanjut. Bambang juga memberikan bantuan untuk membantu meringankan biaya hidup sehari-hari selama di Solo. (Bj24)

Advertisements