Home DPRD Kota Semarang PAD Reklame Belum Penuhi Target, PJPR Berencana Bentuk Perda Baru

PAD Reklame Belum Penuhi Target, PJPR Berencana Bentuk Perda Baru

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang melakukan penurunan paksa reklame yang terpasang ilegal.
Dinas Penerangan Jalan dan Reklame (PJPR) melakukan penurunan paksa reklame yang terpasang ilegal.
Dinas Penerangan Jalan dan Reklame (PJPR) melakukan penurunan paksa reklame yang terpasang ilegal.

Semarang, 15/8 (BeritaJateng.net) – Terget Pendapatan Aset Daerah (PAD) tahun 2015 dari reklame baru mencapai Rp 3 milyar dari jumlah target Rp 10 milyar. Bahkan, untuk memenuhi target PAD tersebut, Dinas PJPR Kota Semarang berencana bentuk Perda terkait penyelenggaraan reklame.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) PJPR Kota Semarang Anton Siswantoro mengatakan langkah pengajuan perda baru terkait penyelenggaraan reklame dengan alasan untuk meningkatkan PAD Kota Semarang dari reklame.

Menurutnya, Perda nomor 14 tahun 2014 tentang penyelengaraan reklame belum optimal dalam pencapaian PAD.

“Jadi perda baru nanti didalamnya mengatur terkait lahan titik lokasi dan aturan lain dalam pembayaran pajak reklame. Sehingga kita tidak lagi menarik retribusi, namun akan menarik melalui pajaknya. Selain itu, nantinya reklame tidak ada terpasang disarana prasarana umum dan pemerintahan. Seperti halnya, trotoar tidak diperbolehkan. Mungkin kalau di JPO masih diperbolehkan,” ungkap Anton.

Ia mengatakan, perda baru nantinya diharapkan akan diberlakukan pada tahun 2017. Sedangkan saat ini, proses pembuatan perda baru tersebut masih berada dibagian hukum dan akan secepatnya dimasukan ke legislatif untuk pembahasan. Sehingga pada tahun 2017 nantinya sudah bisa diterapkan dan mampu menutup target PAD reklame.

“Target PAD tahun 2015 mencapai Rp 10 milyar. Sampai sejauh ini sudah tercapai Rp 3 milyar lebih. Sedangkan tahun 2014, targetnya sama yaitu Rp 10 milyar dan hanya tertutup Rp 8 milyar. Mudah-mudahan taget PAD tahun ini juga bisa sama dengan tahun 2014,” ujarnya.

Menurutnya, pemenuhan target tersebut juga terkendala dengan batasan wilayah yang ada di Kota Semarang. Seperti halnya pemasangan reklame di Simpanglima dan Siliwangi itu tidak dapat dipungut retribusi dengan alasan lokasi Simpang Lima merupakan ranah jalan Propinsi. Sedangkan jalan Siliwangi sudah masuk jalan nasional.

“Di Kota Semarang tercatat sekitar 1500 reklame yang resmi. Namun untuk reklame diwilayah Simpanglima dan jalan Siliwangi, kita hanya bisa melakukan pemetaan dan penertiban saja. Tidak bisa menarik retribusi. Maka kita akan memperbaiki perda yang ada. Kita juga sudah laporkan ke Pj Walikota Semarang. Sekarang bahwa kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku pemilik reklame dan masyarakat umum supaya nantinya bisa menyesuaikan,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, di Kota Semarang masih banyak para pemilik reklame yang masih enggan untuk mentaati perturan terkait pembayaran retribusi tersebut. Bahkan, sampai sejauh ini, telah melakukan penyegelan terhadap papan reklame yang bandel bayar retribusi.

“Pada bulan yang terakhir ini ada 5 reklame yang kita segel. Namun masih 1 yang sampai sekarang belum melunasi retibusinya. Kalau yang 4 kita segel, satu harinya langsung bayar retribusi. Memang sekarang ini juga masih banyak yang bandel memasang spanduk yang tidak pada tempatnya. Tapi kami tetap tegas diturunkan oleh petugas kami,” ujarnya.

Menaggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, yang juga ketua badan legislatif, Suharsono mengatakan akan meminta terlebih dahulu jumlah titik reklame yang legal dan tidak legal dari pemkot. Selain itu, terkait konsistennya, Pemkot harus memiliki rencana induk reklame di Kota Semarang.

“Jadi titik jumlah lokasi legal dan ilegal haru ada, karena untuk pengkajian kami. Sebab masih banyak reklame yang bodong. Jadi nantinya harus diturunkan dulu. Terus tempat potensial pendapatan. Setelah itu akan dilanjutkan pembahasan terget pendapatan,” pungkasnya. (Bj05)