Home Nasional Organda Semarang Tak Tahu Ada Pelarangan Sewa Bus untuk Demo Ahok 2...

Organda Semarang Tak Tahu Ada Pelarangan Sewa Bus untuk Demo Ahok 2 Desember

Ilustrasi

SEMARANG, 25/11 (BeritaJateng.net) – Ketua Organda Kota Semarang Wasi Darno mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari kepolisian terkait adanya pelarangan atau pembatasan kepada anggota Organda yakni para pemilik perusahaan otobus (PO) untuk tidak melayani masyarakat yang akan menyewa atau menggunakan bus ke Jakarta untuk aksi damai penuntutan hukum atas penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama pada 2 Desember nanti.

“Kami belum ada komunikasi dengen Kepolisian terkait larangan itu, anggota kami melayani dalam jasa angkutan baik barang dan orang sesuai tujuan masing-masing,” katanya.

Namun, Wasi Darno mengetahui informasi tersebut dari media televisi. Pihaknya juga tak memiliki wewenang apakah melarang atau membolehkan anggota Organda untuk melayani jasa sewa dan mengangkut para masyarakat berdemo ke Jakarta.

“Anggota kami melayani ada yang trayek, pariwisata, atau carteran. Jadi kami tak bisa membatasi,” ujarnya.

Meski demikian jika memang ada aturan dari pemerintah seperti itu, maka organisasinya sebagai kepanjangan tangan kebijakan pemerintah dalam hal layanan transportasi maka akan menurut aturan tersebut.

“Kalau dilarang itu ada dasarnya ya sebagai warga nagara kami hanya bisa menginformasikan kepada anggota, kami sebagai wadah pengusaha itu, tugas kami hanya mewadahi dan menginformasikan kebijakan pemerintah, jadi tak bisa memaksa,” katanya.

Sementara, Tim Advokasi Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah Zaenal Abidin Petir mengatakan jika Kepolisian mengeluarkan larangan pada perusahaan otobus atau agen bus untuk tidak melayani angkutan peserta aksi damai di Jakarta 2 Desember, sama saja Kepolisian telah melanggar undang-undang.

Dikatakannya, aksi damai yang akan digelar 2 Desember adalah elemen masyarakat mulai dari ulama, masyarakat dan kaum muslim sebagai warga negara Indonesia.

“Kepolisian akan melanggar Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kepolisian sebagai alat negara fungsinya penegakan hukum, lha ini kok malah mau melanggar undang-undang,” katanya.

Ia juga meyakini jika Kepolisian tak akan bertindak gegabah mengeluarkan larangan tersebut. “Kepolisian akan malu jika melakukan pelarangan itu, melanggar undang-undang dan akan dicemooh masyarakat,” katanya.

Pihaknya merasa heran dengan adanya informasi viral adanya larangan dari Kepolisian terhadap para pemilik perusahaan otobus untuk tidak melayani para peserta aksi damai 2 Desember. Padahal, selama melakukan aksi damai baik gelombang I dan gelombang II tak ada kerusuhan dan tak mengganggu ketertiban umum.

“Aksi damai kemarin penuh damai, kok sekarang dilarang, itu tidak baik, saya yakin Kepolisian tak akan melakukan itu (pelaranagan, red),” ujarnya.

Sementara, Caharles Winoto pemilik perusahaan otobus PO Coyo mengaku belum ada informasi resmi larangan untuk tidak melayani para peserta aksi damai di Jakarta 2 Desember mendatang.

Hanya saja, pihaknya mengaku selama ini memang tidak memberikan layanan jasa carter bus yang diperuntukan massa banyak seperti suporter sepakbola dan aksi demonstrasi.

“Wah repot kalau melayani jasa carter bus untuk massa suporter sepakbola dan demonstrasi, kita tak melayani dan menghindari itu. Karena rawan adanya bentrokan, sama saja resiko bagi armada saya,” katanya. (Bj)

Advertisements