Home Lintas Jateng Optimalkan Perolehan BPHTB, Pemkot Semarang Gandeng PPAT dan Notaris 

Optimalkan Perolehan BPHTB, Pemkot Semarang Gandeng PPAT dan Notaris 

Semarang, 19/2 (BeritaJateng.net) – Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang bakal menggandeng kalangan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan notaris untuk mengoptimalkan perolehan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Selama ini, modelnya kan ‘self assestment’. Banyak kelemahannya karena mereka menghitung sendiri. Kebanyakan di bawah nilai jual objek pajak (NJOP),” kata Kepala Bapenda Kota Semarang Yudi Mardiana di Semarang.

Dengan digandengnya notaris dan PPAT, kata dia, sebagai filter atau standardisasi penghitungan agar pencapaian target BPHTB pada tahun ini sebesar Rp310 miliar terpenuhi, sebab mereka aparatur yang mengurusi jual-beli pertanahan.

Ia mengakui perolehan BPHTB cenderung transaksional, yakni bergantung banyak tidaknya transaksi pertanahan yang terjadi, berbeda dengan pajak bumi dan bangunan (PBB), namun keduanya memang saling keterkaitan.

“Antara PBB dan BPHTB keterkaitannya erat. Misalnya, ada pemecahan (kepemilikan tanah, red.) larinya ke BPHTB, kemudian kalau tanah itu diperjual belikan, berganti pemilik,” kata mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang itu.

Maka dari itu, Yudi optimistis realisasi BPHTB pada tahun ini bisa memenuhi target, atau justru melampauinya sebagaimana target BPHTB pada 2016 sebesar Rp254 miliar dan realisasi capaiannya sekitar Rp325 miliar.

Pada tahun ini, kata dia, ada kenaikan target BPHTB sekitar 18 persen menjadi Rp310 miliar sehingga perlu gebrakan, salah satunya menggandeng kalangan PPAT dan notaris agar pencapaiannya bisa dilakukan lebih optimal.

Kerja sama itu, dikatakannya, diawali dengan mengundang para PPAT dan notaris se-Kota Semarang pada kegiatan “gathering” bersama yang berlangsung pada Jumat (17/2) dan dihadiri 70 persen dari 200 peserta yang diundang.

Selain itu, tambah dia, seiring penataan organisasi perangkat daerah (OPD), penataan organisasi juga terjadi di Bapenda yang dulunya DPKAD, termasuk pada bidang yang mengurusi pajak daerah di satuan kerja perangkat dinas (SKPD) itu.

“Kalau dulu, pajak daerah yang terdiri atas 11 item ditangani satu bidang. Orangnya terbatas. Sekarang, dibagi dua. Yang nangani PBB dan BPHTB sendiri, yang pajak lainnya sendiri. Jadi, kami optimistis,” pungkas Yudi.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah selama ini cukup tinggi, yakni 28,6 persen, dan selama ini capaiannya juga bagus, seperti 2016 yang melampaui target.

“Pertanyaannya, mengapa targetnya naik? Saat ini, pembangunan properti di Semarang berkembang pesat dan menjadikan nilai properti meningkat sehingga ada potensi pendapatan daerah yang bisa digali, yakni BPHTB,” pungkas Hendi, sapaan akrabnya. (El)

Advertisements