Home News Update Ombudsman: Pungli di MAN 1 Semarang Adalah Bentuk Mal Administrasi 

Ombudsman: Pungli di MAN 1 Semarang Adalah Bentuk Mal Administrasi 

Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Achmad Zaid memberi pengarahan kepada wali murid terkait pungutan di MAN 1 Semarang

Semarang, 29/6 (BeritaJateng.net) – Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menilai pungutan yang diperuntukkan bagi peserta didik baru di MAN 1 Semarang merupakan bentuk mal administrasi yang dilakukan pihak sekolah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid usai mendatangi sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, Rabu (29/6) siang.

“Ini jelas pelanggaran mal administrasi. Pihak sekolah MAN 1 Semarang dinilai melanggar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 962 tahun 2016 tentang pedoman penerimaan siswa serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2913 tentang petunjuk struktur organisasi dan pengelolaan dana komite madrasah,” tutur Zaid.

Zaid sapaan akrabnya, menjelaskan pasca dilakukan tinjauan ternyata pihak sekolah mengakui telah melakukan kesalahan dan beritikad baik untuk mengembalikan uang pungutan kepada wali murid. “Seluruh wali murid yang anaknya diterima disini dipanggil dalam rangka untuk mengembalikan uang pungutan,” terangnya.

Menurutnya, kesalahan terbesar pihak sekolah MAN 1 Semarang adalah mewajibkan pungutan uang dengan dalih infaq, sodakoh dan jariyah untuk pengembangan sekolah, namun dilakukan dengan prosedur yang salah karena mematok jumlah nominal dan jatuh tempo pembayaran.

“Sesuai prosedur, seharusnya siswa membayar sumbangan setelah diterima dulu di sekolah itu, bukannya baru masuk sudah ditanya uang sumbangan. Selanjutnya, siswa yang sudah diterima dikumpulkan bukan oleh pihak sekolah tetapi komite, segala keputusan harus melalui musyawarah,” jelasnya.

Ditanya mengenai nilai nominal yang disetor calon siswa ke MAN 1 Semarang, Zaid mengatakan, pungutan yang dilakukan berjumlah variatif mulai Rp. 1 juta hingga Rp. 5 jutaan.

“Tidak hanya di MAN 1 Semarang saja, di sekolah negeri lain juga kami mengimbau agar tidak melakukan pungutan liar, karena sekolah negeri kan sudah mendapatkan anggaran dana dari pemerintah,” terangnya. (Bj05)