SEMARANG – Demokrasi di Indonesia masih jauh panggang dari api. Ini karena pengaruh oligarki terlalu dominan. Selain itu politisi jaman Orde Baru ganti baju dan mengambil alih kendali ruang politik.
Demikian disampaikan Eko Prasetyo dalam diskusi di Maring Maringopi, Tlogosari, Kota Semarang, Jumat (11/8) malam. Diskusi dengan tema “Melawan Oligarki” tersebut dimoderatori Adib Salfin Nu’man.
“Pengaruh oligarki di Indonesia membuat demokrasi mengalami kemunduran karena praktek politik menjadi sangat transaksional dan elit politik dikuasai oleh kasta orang kaya. Situasi seperti itu yang mendegradasi demokrasi,” kata pendiri Social Movement Institute ini.
Eko melihat saat ini New Orba masih berkuasa. Mereka mengambil alih kendali ruang politik kemudian mendidik elit reformis untuk menjadi seperti mereka.
“Situasi itu membuat paradoks yang berbahaya. Anak-anak emas reformasi akhirnya menjadi bersekutu dengan para oligarki,” ujar penulis buku “Zaman Otoriter: Corona, Oligarki dan Orang Miskin” ini.
Buah dari oligarki tersebut, lanjut Eko, ada tiga. Pertama, produk regulasi yang didorong parlemen menjadi lebih buruk dan kebanyakan bermasalah.
Kedua, kekuasaan dikendalikan oleh mereka. “Kita lihat kebanyakan menteri-menteri dari parpol. Dikuasai oleh pendukung elit politik. Sedikit sekali menteri dari orang yang berkompeten. Seharusnya 5% dari yang berkompeten sudah cukup,” kata alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.
“Ketua partai menjadi menteri, jelas akan menyulitkan karena kepentingan yang berlawanan. Menurut saya wakil di parlemen dan kabinet harus benar-benar dikuasai oleh wakil dari rakyat. Menaker seharusnya diberikan oleh orang yang peduli kepada buruh. Jangan Menaker malah membela pengusaha ketimbang buruh,” ujar penulis buku “Orang Miskin Dilarang Sakit” ini.
Ketiga, sistem ini membentuk sistem ekonomi menjadi semakin menyulitkan kehidupan rakyat. Apa-apa mahal termasuk pendidikan dan hal-hal yang primer susah diakses
Jalan untuk mengontrol sistem oligarki tersebut, kata Eko, pertama harus dibangun kesadaran politik yang masif dan aktif di masyarakat. Mahasiswa juga lebih dekat dengan masyarakat
“Kalau tidak ada satu gerakan yang aktif dalam membangun pendidikan politik akan menjadi kerusuhan, atau aksi 98 akan terjadi lagi karena orang putus harapan,” ujarnya.(bud)
