Home Headline Oknum BTPN Terlibat Raibnya Dana Deposito Pemkot ?

Oknum BTPN Terlibat Raibnya Dana Deposito Pemkot ?

Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali

Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali

Semarang, 18/3 (BeritaJateng.net) – Kepolisian menindaklanjuti penanganan dugaan raibnya dana kas daerah Kota Semarang senilai Rp22 miliar yang tersimpan di Bank Tabungan Pensiun Nasional.

Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Nur Ali di Semarang, Rabu, mengakui adanya dua laporan yang masuk berkaitan dengan dana miliaran rupiah itu.

“Ada laporan di Polrestabes Semarang dan di polda,” katanya.

Laporan di Polrestabes, kata dia, dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Semarang, sedangkan laporan di polda oleh pihak BTPN.

Laporan pemerintah kota ke polisi, menurut dia, berkaitan dengan hilangnya dana tersebut.

Adapun laporan BTPN ke polda terkait dengan oknum pegawainya yang diduga terkait dengan hilangnya uang itu.

“Masih ‘dikombain’ kedua laporan yang masuk tersebut,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Djihartono membenarkan tentang aduan berkaitan dengan uang kas daerah itu.

“Masih didalami, beri kami waktu,” katanya.

Sebelumnya, Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana mencurigai dugaan raibnya dana kas daerah senilai Rp22 miliar yang disimpan di salah satu perbankan saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Pada 2007, DPKAD menyimpan uang di tujuh perbankan, salah satunya Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), dan selama ini rekonsiliasi yang didapat, seperti rekening koran, dan sebagainya berjalan lancar.

Sesuai rekomendasi BPK, Yudi mengatakan dana kas daerah yang selama ini disimpan di layanan giro dipindah ke deposito dan sudah dilakukan November 2014, dengan mendapat bukti tanda terima sertifikat deposito.

Masih atas rekomendasi BPK, kata dia, dilakukan pembaruan MoU dengan mengundang tujuh perbankan pada 6 Januari 2015, namun salah satu perbankan, yakni BTPN, ternyata tidak hadir dalam kesempatan itu.

“Kami jadi curiga. Makanya, kami lakukan penelusuran ke BTPN dengan menunjukkan sertifikat deposito dan laporan rekening koran yang kami terima secara berkala. Namun, sertifikat itu ternyata tidak diakui,” katanya. (ant/BJ)