Home Lintas Jateng Normalisasi BKT, Warga Pertanyakan Penjelasan Biaya Sewa Rusunawa

Normalisasi BKT, Warga Pertanyakan Penjelasan Biaya Sewa Rusunawa

Sosialisasi terkait Normalisasi Banjir Kanal Timur Semarang
**Kios PKL Baru, Rentan Disalahgunakan
SEMARANG, 22/2 (BeritaJateng.net) – Ratusan warga yang terdampak proyek normaliasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT), mendatangi Kelurahan Siwalan saat Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Semarang, memberikan sosialisasi ke 14, Selasa (21/2). Tujuan warga datang adalah untuk meminta kejelasan angka biaya sewa yang harus dibayarkan setelah menempati Rusunawa.
Warga Kelurahan Terboyo Kulon, Susanti mengatakan jika warga belum mengetahui kapan dilakukan relokasi dan dimana tempat relokasi. “Waktu relokasinya belum tahu dan dimana akan dipindah. Sebelumnya kami hanya mendengar  tidak membayar dan hanya dibebani urang sewa,” katanya.
Susanti pun mengaku tidak mengetahui perbedaan antara membayar dan dibebani uang sewa, sehingga pada kesempatan sosialiasi kemarin. Warga memanfaatkan bertanya sejelas mungkin kepada pemangku kebijakan yang ada di Kota Semarang.  “Saya jujur nggak tau bedanya,” tanyanya lagi.
Selain uang sewa, masalah lain yang terjadi saat relokasi dilakukan yakni para pengrajin batu bata dan warga yang memiliki ternak yang ada di  bantaran sungai BKT. Karena relokasi, warga takut mata pencaharian mereka akan hilang. “Salah satu masalahnya para pengrajin batu bata dan pemilik ternak, namun pada dasarnya warga semua setuju. Pengrajin dan pemilik ternak bukan warga Semarang,” kata Lurah Sambirejo, Purwoko.
Ia mengungkapkan, telah melakukan pendataan kepada warga pendataan terkait relokasi dan semua warga telah setuju. Terkait pemilik ternak dan pengrajin batu bata, lanjut dia tidak menjadi masalah, pasalnya mata pencaharian mereka tidak hilang, hanya beralih. “Mata pencaharian untuk warga juga tidak hilang. Tetap ada, hanya beralih,” katanya.
Salah satu pedagang yang terdampak relokasi, mengaku setuju dengan relokasi yang dilakukan. Menurut dia  pemerintah sudah cukup baik dengan berupaya mengakomodir para PKL dan warga hunian. “Kami setuju untuk pindah, namun yang masih bingung adalah  untuk luas kios kalau bisa sesuai dengan jenis usahanya. Tempat yang ada juga masih terbilang jauh atau kurang strategis. Jadi kami perlu penyesuaian,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan jika warga yang terdampak harus tercatat dengan klasifikasi berbeda, yakni  sebagai warga hunian dan PKL. Pihaknya mempersilahkan untuk memilih salah satu dari keduannya. “Untuk pengrajin batu bata dan pemilik ternak tetap diakomodir, kami menawarkan untuk memilih ke rusunawa atau PKL. Namun kalau memilih PKL tentunya tidak mungkin dengan usaha yang sama (batu bata dan ternak,red),” katanya.
Fajar menegaskan, dinas tidak akan melakukan relokasi sebelum bangunan Pasar Klitikan Penggaron rampung atau minimal proses pembangunannya sudah mencapai tahap 90 persen. Sama juga dengan warga hunian, warga tidak akan dipindah jika  Rusunawa siap dihuni. Total jumlah klasifikasi PKL yang tercatat ada 1.327, sementara warga hunian berjumlah  666 orang. “Nanti pindahnya kalau sarananya sudah siap, mungkin tahun ini atau setelah Lebaran. Terkiat tempat relokasi, kami yakin akan mencukupi,” tuturnya.
Pada waktu yang sama, Fajar juga menjelaskan pertanyaan warga terkait uang sewa rusunawa dan proses relokasi yang dilakukan akan  menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang . Ia menyebut, biaya uang sewa pasti ada namun besarannya akan disesuaikan dengan Perda.
“Leading sektornya sudah beda, relokasi warga jadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kalau PKL akan diupayakan mendapatkan keringan berupa tiga bulan pertama kami bebaskan biaya retribusi,” jelasnya.
Fajar mengaku akan melakukan langkah antisipasi jika adanya penyalahgunaan kios pasar yang baru, yang dikhawatirkan bisa disewakan kepada orang lain.  Ia menegaskan dinas akan bertindak tegas dengan melakukan penyegelan  bila menemukan kios ada yang disewakan.
“Kios memang rawan disalahgunakan, yakni disewakan atau dijual. Padahal PKL tidak punya hak itu, karena bangunan adalah aset milik pemerintah. Jika praktik itu ditemukan, akan disegel. Jika tiga bulan pertama tidak ditempati, juga langsung kami segel,” tuturnya. (El)
Advertisements