Home DPRD Kota Semarang NJOP Direvisi, Dewan Semarang Himbau Warga Tahan Bayar PBB

NJOP Direvisi, Dewan Semarang Himbau Warga Tahan Bayar PBB

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet.
          Semarang, 27/2 (BeritaJateng.net) – Kenaikan PBB yang tinggi di atas 50% ternyata meresahkan warga masyarakat yang merasa keberatan. Menanggapi persoalan itu, Walikota Semarang bersama Bapenda telah melakukan koordinasi dan akan merevisi NJOP agar PBB tidak memberatkan.
         Oleh karena itu Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet akan segera memanggil Bapenda terkait rencana tersebut. Agus meminta akan warga jangan membayar Pajak terlebih dahulu hingga dapat tagihan Pajak yang baru.
         Agus memberikan apresiasi kepada Pemkot yang meninjau ulang NJOP, namun Agus juga menilai Pemkot kurang koordinasi, keputusan peninjauan NJOP ini cukup terlambat sehingga bisa membingungkan masyarakat. Karena untuk Pajak tahun 2018 sudah banyak yang mendapatkan tagihan melalui surat pemberitahuan pajak dan mungkin sudah banyak juga yang melakukan pembayaran, selain itu pemerintah juga harus cepat menerbitkan surat pemberitahuan pajak tahunan yang baru merevisi tagihan pajak sebelumnya.
          “Insyaallah kami akan segera melakukan koordinasi ke Bapenda, karena persoalan PBB ini ternyata juga kompleks dan banyak membingungkan masyarakat, masyarakat yang belum membayar pajak, di tahan dulu hingga mendapatkan tagihan baru sesuai kebijakan penurunan NJOP, untuk yang sudah membayar kita juga akan koordinasi agar kelebihan bayar bisa dikembalikan,” jelas Agus.
         Agus menuturkan, managemen tata kelola PBB ini juga perlu diperbaiki, karena temuan dilapangan banyak sekali kejanggalan, mulai dari Surat Pemberitahuan Pajak yang dobel, juga jumlah tagihan yang salah sehingga menimbulkan keresahan. Untuk itu keputusan revisi NJOP ini juga sekaligus momentum untuk melakukan perbaikan.
          “Kita temuan banyak, ada yang surat pemberitahuan pajak dobel dengan nama obyek pajak sama, ada juga yang NJOP hanya 100 juta namun tetap muncul tagihan pajaknya, revisi NJOP momentum bagus sekalian melakukan evaluasi dan perbaikan,” terang Agus.
         Agus juga meminta untuk melakukan pengkajian dan rencana agar target penerimaan pajak daerah yang sudah disepakati dalam APBD 2018 tetap terpenuhi meskipun akan ada penurunan NJOP. Target penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2018 mencapai 1,2 T, dan PBB di tahun 2017 memberikan porsi yang cukup besar hingga 30% dari total penerimaan Pajak Daerah.
          “Setelah NJOP diturunkan tentu akan bedampak dengan penerimaan pajak yang sudah direncanakan, untuk itu kami meminta untuk ada kajian dan rencana agar penerimaan pajak tetap dapat tercapai, tahun 2018 PBB ditargetkan naik 12,5% atau mencapai 367 Milyar,” terang Agus. (El)