Home Ekbis Nelayan Pati Berharap Verifikasi Kapal Segera Direalisasikan

Nelayan Pati Berharap Verifikasi Kapal Segera Direalisasikan

Demo nelayan

Pati, 26/2 (BeritaJateng.net) – Nelayan di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berharap rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi terhadap kapal yang selama ini menerima alih muat ikan di tengah laut direalisasikan.

“Jika rencana verifikasi kapal yang biasa menerima alih muat ikan tidak direalisasikan, maka nasib pemilik kapal tersebut tidak ada kejelasan,” kata Koordinator Front Nelayan Bersatu wilayah Pati Bambang Wicaksono ketika dihubungi lewat telepon dari Kudus, Kamis.

Kondisi demikian, lanjut dia, berdampak pada nasib pemilik kapal tersebut tidak bisa beroperasi karena tidak bisa mengurus izin.

Dampaknya, kata dia, para pekerja di kapal alih muat ikan terpaksa menganggur menyusul adanya larangan kegiatan alih muat ikan di tengah laut (transshipment).

Proses verifikasi tersebut, lanjut dia, juga akan menjadi bukti bahwa kapal muat ikan tersebut tetap mendaratkan hasil tangkapan di laut di tempat pelelangan ikan (TPI).

Adapun jumlah kapal yang khusus melayani pengangkutan ikan atau biasa melayani alih muat ikan di laut, kata dia, antara 70–80 unit kapal.

Dari jumlah tersebut, sekitar 65 unit di antaranya merupakan kapal dengan bobot kurang dari 30 gross ton (GT).

Alasan nelayan melakukan alih muat ikan di tengah laut, salah satunya untuk menjaga hasil tangkapannya tetap bernilai jual tinggi sehingga membutuhkan jasa kapal penampung yang akan menjemput di tengah laut untuk mendaratkan hasil tangkapannya.

Hal itu, sebagai langkah efisiensi karena jika menunggu kapal penangkap ikan berlabuh maka harga ikan dipastikan turun lantaran terlalu lama disimpan di kapal.

Munculnya aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan soal larangan “transshipment” berdampak pada penolakan pengeluaran surat izin operasi (SLO) oleh Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Juwana.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja ketika meninjau Pelabuhan Pendaratan Pantai Moro di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa kapal yang selama ini beroperasi untuk melayani alih muat ikan di tengah laut segera dilakukan verifikasi guna memastikan ikan yang dibawa didaratkan atau tidak.

Adapun tujuan pelarangan kegiatan alih muat ikan di tengah laut, salah satunya untuk menghidupkan roda perekonomian di pesisir. (ant/BJ)