Home Nasional Nelayan Jateng Tolak Kedatangan Menteri Susi

Nelayan Jateng Tolak Kedatangan Menteri Susi

SEMARANG, 5/9 (BeritaJateng.net)  – Sekitar seratus orang nelayan yang menamakan diri Front Nelayan Bersatu, Senin siang mengadakan demo menolak kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti ke Jawa Tengah. Demo penolakan tersebut dilaksanakan di depan Kantor DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang.

Dalam orasinya mereka menganggap Menteri Susi tidak taat pada Instruksi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Dalam Inpres tersebut antara lain tertuang Menteri Kelautan dan Perikanan diharuskan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan, dan tambak garam nasional.

Ketidaktaatan Menteri Susi tersebut terlihat dari tidak dicabutnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang larangan penggunaan alat tangkap Pukat Hela dan Pukat Tarik dimana Cantrang yang banyak digunakan nelayan Jawa Tengah termasuk didalamnya. Padahal ribuan nelayan Jawa Tengah menggantungkan hidupnya dengan alat tangkap tersebut dalam melaut.

“Peraturan Menteri Susi Nomer 2 Tahun 2015 jelas bertentangan dengan Inpres 7 Tahun 2016. Oleh karena itu kami menuntut agar dicabut,” ungkap koordinator aksi Bambang Wicaksono.

Saat ini, jelas Bambang, alat tangkap jaring Cantrang masih diperbolehkan oleh pemerintah untuk digunakan sampai dengan 31 Desember 2016. Dengan demikian pada tanggal 1 Januari 2017 mendatang nelayan tidak boleh menggunakan alat tangkap Cantrang. Sementara berbagai macam persoalan yang muncul akibat pelarangan tersebut tidak pernah diberikan solusinya.

Sementara itu Anggota komisi B DPRD Jawa Tengah Didiek Hardiana mengharapkan agar kedatangan Menteri Susi di Jepara dan Karimunjawa bisa dijadikan momentum untuk bisa berdialog mencari solusi agar Permen tersebut bisa dicabut atau diundur lagi pemberlakuannya.

“Kalau saya malah mengharapkan nelayan bisa berkomunikasi langsung dengan Menteri Susi agar Permen tersebut bisa dicabut,” jelasnya.

Anggota Komisi B lainnya Riyono mengatakan,  Komisi B DPRD jateng berpihak pada nelayan dan mendukung agar Menteri Susi mau mencabut permen 2 tersebut. Dukungan pada perjuangan nelayan tersebut dilakukan setelah dilakukan Uji Petik penggunaan alat tangkap Cantrang di Perairan Tegal pada pertengahan tahun 2015 yang lalu yang hasilnya disimpukan bahwa Cantrang tidak merusak lingkungan.

“Kami akan berkirim surat kepada Pimpinan DPR RI dan pihak terkait agar ikut menyuarakan tuntutan nelayan supaya Permen Nomor 2/2015 tersebut dicabut,” jelasnya.

Namun demikian, tambah Riyono, apabila Menteri Susi keberatan untuk mencabut, sebaiknya nelayan diberi kelonggaran bisa menggunakan Cantrang sampai dengan tahun 2018 mendatang.

Menanggapi usulan nelayan dalam demonstrasi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Lalu M Syafriyadi mengungkapkan, Keresahan nelayan dengan semakin dekatnya tenggat waktu diperbolehkannya penggunaan alat tangkap Cantrang sampai dengan akhir tahun 2016 bisa dipahami mengingat untuk merubah alat tangkap yang banyak digunakan nelayan di Jawa Tengah tersebut dibutuhkan beaya yang sangat besar.

“Untuk mengganti Cantrang dibutuhkan beaya sangat besar sementara banyak yang masih punya ikatan pinjaman dengan bank. Jadi bisa dipahami,” ungkapnya.

Mengenai usulan perpanjangan pemberlakuan Permen nomor 2, Lalu menilai sebagai usulan yang bagus dan diharapkan bisa dipenuhi oleh Menteri Susi mengingat penundaan tersebut merupakan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak

“Itu usulan bagus dan saya rasa itu win win solution bagi pemerintah dan masyarakat nelayan,” pungkasnya. (BJ13)