Home Ekbis Minim Dana, Produksi Mobil Esemka Terhambat

Minim Dana, Produksi Mobil Esemka Terhambat

Mobil Esemka yang dulu dibela mati-matian oleh Jokowi.
Mobil Esemka yang dulu dibela mati-matian oleh Jokowi.
Mobil Esemka yang dulu dibela mati-matian oleh Jokowi.

Solo, 9/2 (BeritaJateng.net) – Sebagai salah satu yang ikut berjuang untuk memperkenalkan Esemka sebagai mobil karya anak bangsa Walikota Solo FX Hadi Rudiyatmo meminta agar Presiden Jokowi meninjau ulang  MoU yang sudah ditandatangani dengan perusahaan otomotif asal Malaysia, Proton.

Alasanya penandatanganan MOU antara PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa) dengan  Proton  adalah untuk membantu Indonesia dan belajar membangun, mengembangkan, dan memproduksi mobnas. 

Tidak sepaham dengan Presiden Jokowi terkait kerja sama tersebut maka rencananya dalam waktu dekat Rudi yang merupakan rekan duetnya selama hampir tujuh tahun memimpin kota Solo akan menghadap Presiden Jokowi untuk 
meninjau ulang MOU tersebut.

“Mesti kaget. wong saya yang nginisiasi (mobil Esemka), bahkan bawa sendiri ke Jakarta (nyetir),” jelas Rudi kepada wartawan di Solo Jawa Tengah Senin (9/2/2015).

Menurut Rudi jika pihak swasta yang melakukan MOU harusnya Presiden Jokowi tidak hadir di situ. Seharusnya Presiden tidak terlibat (hadir dalam acara penandatanganan). 

“Lha wong katanya cinta produk dalam negeri,” kata Rudi. 

Dengan gamblang Rudi menjelaskan  mobil Esemka  yang diproduksi oleh Solo Manufaktur Kreasi bisa bersaing  dipasaran. Sebab harganya murah, desain dan bodinya juga bagus, tidak kalah dengan mobil dari luar negeri. 

“Terlebih lagi hampir 80 persen sparepart mobil esemka merupakan buatan dalam negeri,” lanjutnya.

Seharusnya saran Rudi, Presiden  Jokowi lebih  fokus pada pembuatan mobil Emseka. Termasuk juga mencarikan modal atau investor, seperti janjinya waktu dulu sebelum menjabat sebagai Presiden RI. 

Namun karena minimnya dana membuat prosuksi mobil esemka tersendat-sendat. Padahal mobil Esemka sudah di produksi. Selain itu mobil (Esemka)  tersebut juga  terdaftar e-Katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Kementerian Keuangan.

“Seandainya sudah masuk ke e-Katalog tentu saja akan banyak pemesanan,” terangnya. (BJ24)

Advertisements