Home Headline Merasa Diperas, Pemborong Laporkan Oknum PNS Pemkot ke Polisi

Merasa Diperas, Pemborong Laporkan Oknum PNS Pemkot ke Polisi

Salah satu bukti penerimaan uang pungutan liat

Salah satu bukti penerimaan uang pungutan liat

Semarang, 16/4 (BeritaJateng.net) – Karena merasa diperas dan dipermainkan oleh oknum pejabat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, seorang pemborong melaporkan ke Polrestabes Semarang.

Dia adalah Daniel Andi Nugroho, warga Plamongan Indah Pedurungan, Kota Semarang. Ia melaporkan oknum tersebut terkait dugaan pemerasan saat kepengurusan izin Hinder Ordonantie (HO) atau izin gangguan dalam kegiatan usaha.

Diduga, oknum BPPT tersebut melakukan pemerasan dengan modus pungutan liar (Pungli) secara berkelanjutan, atas dalih administrasi pengurusan izin HO tersebut. Nilainya berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 3 juta.

Ironisnya, meski telah menerima sejumlah uang, namun HO tidak juga dikeluarkan. Bahkan belakangan, korban dipaksa menulis dan menandatangani surat perjanjian pembongkaran bangunan ruko.

“Saya sudah dimintai uang berkali-kali, tapi kok malah dipaksa membuat surat pembongkaran bangunan. Kalau tidak membuat surat pembongkaran maka HO tidak akan dikeluarkan, ini kan bentuk arogan pejabat pemkot,” ujarnya di Mapolrestabes Semarang.

Dijelaskan Daniel, awalnya, dia mengurus perizinan HO untuk sebuah bangunan ruko di daerah Kedungpane Ngaliyan, ke BPPT Pemkot Semarang. Perizinan itu diajukan sejak bulan Desember 2014.

“Selama proses pengurusan, saya diminta ke sana sini dan diminta membayar uang dengan dalih biaya administrasi pengurusan. Nilainya Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Totalnya sekira Rp 6 juta,” katanya.

Tidak hanya pejabat BPPT yang memintai uang, oknum Satpol PP juga meminta uang setiap kali datang ke lokasi. Mereka meminta uang dengan berbagai dalih.

“Sejumlah uang telah diberikan, baik ke oknum Satpol PP maupun oknum BPPT, namun izin HO tersebut tak kunjung diberikan. Padahal, seharusnya pengurusan izin HO tidak dipungut biaya alias gratis,” ujarnya.

Sejumlah uang telah diminta oleh oknum pejabat Pemkot tersebut. Di antaranya pada tanggal 18 Maret 2015 Rp 1 juta, tanggal 31 Maret Rp 1 juta, dan bulan Maret 2015 Rp 3 juta.

“Permintaan uang itu terjadi di kantor Pemkot Semarang,” ujarnya.

Dijelaskan Daniel, ia mengurus perizinan HO untuk bangunan ruko di daerah Kedungpane Ngaliyan itu karena diminta mengerjakan proyek renovasi bangunan milik salah seorang pengusaha di Semarang.

“Bangunannya sudah berdiri lama. Izin IMB-nya sudah ada. Tinggal izin HO saja. Tapi malah dipersulit. Sedianya nanti ruko tersebut untuk usaha pencucian mobil,” imbuhnya.

Mengenai kenapa mereka memaksa korban membuat surat pembongkaran bangunan ruko, lanjut Daniel, diduga pejabat BPPT agar lepas dari tanggung jawab saat nanti terjadi pelebaran jalan.

Hingga saat ini kasus tersebut masih ditangani Reskrim Polrestabes Semarang. Dari pemeriksaan sementara, polisi menyimpulkan adanya unsur pemerasan sebagaimana dalam pasal 368 KUHP.

Unsur pemerasan itu dapat dilihat adanya upaya pemaksaan dalam membuat surat pembongkaran bangunan ruko. Tim Reskrim sendiri masih memelajari bukti-bukti yang diberikan pelapor. (BJ04)