Home Ekbis Merangkul Jepang Demi Target Ekspor

Merangkul Jepang Demi Target Ekspor

Peti-kemas
Ilustrasi

Jakarta, 30/1 (Beritajateng.net) – Rencana dan strategi pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk mencapai peningkatan ekspor non-migas hingga 300 persen pada tahun 2019 mendatang, sudah mulai dijalankan.

Peningkatan ekspor non-migas yang saat ini masih bergantung pada komoditas, dalam kurun waktu lima tahun akan dialihkan ke produk manufaktur seperti elektronik dan otomotif, atau produk yang memiliki nilai tambah dengan menjadikan industri dalam negeri sebagai basis ekspor perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi di Indonesia.

Industri otomotif dan elektronika di dalam negeri, didominasi investasi dari perusahaan-perusahaan asal Jepang, sebut saja Toyota yang sudah memberikan kontribusi ekspor sebesar 159.570 unit untuk CBU (Completely Built Up), terhitung untuk sepanjang 2014.

Besarnya peran perusahaan Jepang di Indonesia tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, yang sebelum dipilih Presiden Joko Widodo sebagai menteri, dirinya menjabat sebagai Komisaris Panasonic, salah satu perusahaan elektronik besar asal Jepang.

Kunjungan bilateral pertama kali yang dilakukan Rachmat sejak menjabat tertuju ke Negeri Matahari Terbit tersebut, dimana pada kurun waktu 2010 hingga Q3 2014 telah menanamkan investasinya kurang lebih sebesar 11,4 miliar dolar Amerika Serikat ke Indonesia.

Rachmat menyambangi Negeri Sakura kurang lebih selama lima hari pada 18-22 Januari 2015, dengan membawa agenda untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Investasi Jepang Yoichi Miyazawa.

Selain itu juga menemui beberapa principal perusahaan besar seperti CEO Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, Chairman Honda Motor Company Ltd, Fumihiko Ike, dan beberapa CEO lainnya serta Kansai Economic Federation (Kankeiren), dan Japan Business Federation (Keindanren).

Beberapa agenda yang dibicarakan oleh Rachmat dalam kunjungan kerja tersebut antara lain adalah meminta Jepang untuk meningkatkan investasi dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi produk bernilai tambah untuk tujuan ekspor.

Komitmen Perusahaan Jepang Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Rachmat bertemu dengan CEO Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, dan membicarakan peningkatan ekspor produk otomotif dari perusahaan tersebut dengan menambahkan investasi untuk memperkuat struktur industri dalam negeri.

“Dalam beberapa tahun, Toyota akan meningkatkan ekspor, mendukung program pemerintah, dan mengurangi impor dari luar sehingga membuat nilai tambah di dalam negeri menjadi lebih tinggi,” kata Rachmat, di Osaka, Jepang, Senin (19/1).

Rachmat mengatakan, selama ini jumlah investasi dari Toyota Motor Corporation sudah cukup besar di Indonesia, namun pemerintah menginginkan adanya peningkatan untuk mendorong kinerja ekspor non-migas, meningkatkan produksi dan juga memperkuat struktur industri dalam negeri.

“Mereka ingin memberikan nilai tambah, dan mendorong industri muatan lokal. Kemudian meningkatkan ekspornya,” ujar Rachmat.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, menyatakan bahwa komitmen penambahan investasi dari raksasa otomotif Jepang, Toyota, kurang lebih akan bertambah sebesar 25 persen dari total investasi yang sudah ada saat ini.

“Dalam kunjugan tersebut, Toyota berkomitmen akan menambahkan investasinya kurang lebih sebesar 25 persen, dan meningkatkan ekspor,” kata Bachrul, saat melakukan media briefing kepada para wartawan, di Jakarta, Jumat (30/1).

Komitmen tersebut bukan hanya disampaikan oleh Toyota Motor Corporation, akan tetapi hal senada juga turut disampaikan oleh principal perusahaan lainnya seperti Honda Motor Company, Mitsubishi Corporation, Epson, Marubeni, Mitsui, Itochu dan Toray.

“Sementara Epson juga akan meningkatkan ekspornya dua kali lipat, dan Mitsubishi akan menambah investasi pabrik,” tambah Bachrul.

Dengan adanya komitmen dari beberapa perusahaan Jepang tersebut, Kementerian Perdagangan memandang adanya peluang yang lebih besar untuk mencapai peningkatan ekspor non-migas sebesar 300 persen dalam waktu lima tahun ke depan.

Indonesia dengan Jepang memiliki perjanjian kerja sama dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) sejak 2008 lalu dengan tiga pilar utama yaitu penghapusan atau pengurangan tarif produk barang dan komitmen jasa, investasi dan fasilitasi perdagangan, dan peningkatan kapasitas dan kerja sama teknologi.

Salah satu fokus kerja sama dalam implementasi IJEPA yakni memperkuat daya saing industri di Indonesia lewat program yang disebut Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC).

Dimana dalam kurun waktu kurang lebih tujuh tahun, hanya lima sektor yang diimplementasikan cukup baik antara lain pengelasan, pencetakan dan pemotongan logam, otomotif, elektronik, dan konservasi energi dari 13 sektor industri yang menjadi fokus IJEPA.

Sejak tahun 2013, Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melakukan tinjauan implementasi IJEPA. Pembahasan TOR tinjauan IJEPA sesungguhnya sudah dilakukan oleh kedua negara pada 2014, namun masih ada perbedaan pandangan atas usulan Jepang yang mengajukan perubahan konsesi tarif di bidang otomotif sebelum dilakukan peninjauan ulang.

Kaji Ulang IJEPA Untuk memuluskan skema kerja sama antara dua negara dan meraih target peningakatan ekspor Indonesia tersebut, dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Investasi Jepang (METI), Yoichi Miyazawa, Jepang akhirnya memberikan sinyal positif akan adanya pengkajian ulang IJEPA.

“Saya baru bertemu dengan PM Jepang, soal IJEPA tidak dibahas. Namun, pada saat bertemu dengan METI, sudah memberikan sinyal untuk review,” kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, setelah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di Tokyo, Kamis (21/1).

Rachmat menjelaskan, antara Indonesia dengan Jepang sudah sama-sama bersepakat untuk melakukan kaji ulang IJEPA tersebut, dimana dalam proses tersebut kerangka kerja sama harus bisa menguntungkan kedua belah pihak.

“Banyak hal yang akan kita review, namun apa yang kita review itu harus saling menguntungkan untuk kedua negara,” ujar Rachmat.

Rachmat mengatakan, pihaknya berharap review bisa segera dilaksanakan pada tahun 2015, supaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yagn ditargetkan sebesar tujuh persen, adanya peningkatan investasi dan mampu mendorong ekspor.

Dalam rencana kaji ulang IJEPA bagi Indonesia adalah peningkatan peran Jepang untuk dalam meningkatkan ekspor barang dan jasa baik kembali ke Jepang maupun ke dunia, serta meningkatkan investasi, daya saing dan penguatan industri dalam negeri serta produk ekspor ke pasar dunia.

Sementara Bachrul menjelaskan, terkait dengan IJEPA harus dilihat dari sudut pandang kerja sama di seluruh sektor ekonomi, dan bukan hanya dari sektor perdagangan. Dimana jika hanya dilihat dari kacamata perdagangan, yang menjadi persoalan adalah defisit neraca perdagangan untuk kelompok non-migas mencapai 9,7 miliar dolar AS pada kurun waktu 2010-2013.

“Salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah berapa besar kenaikan ekspor Indonesia dengan adanya investasi dari Jepang. Pengaruh investasi Jepang dari berbagai sektor terhadap ekspor non-migas diperkirakan mencapai 65,5 miliar dolar AS atau 8,97 persen dari total kinerja pada 2010-2013,” ujar Bachrul.

Defisit neraca perdagangan Indonesia tersebut disebabkan adanya impor bahan baku dan barang modal yang mencapai 96 persen dari Jepang. Namun apabila impor barang modal dikeluarkan dari total impor non-migas, maka Indonesia akan mengantongi surplus sebesar 62,8 miliar dolar AS.

“Kita sepakat untuk melakukan perundingan evaluasi IJEPA, tapi memang ditekankan harus saling menguntungkan untuk kedua belah pihak,” ujar Bachrul.(ant/Bj02)

Advertisements