Home Hukum dan Kriminal Menunggu Hakim Baru Pejabat Non PNS

Menunggu Hakim Baru Pejabat Non PNS

hakim.jpg

LIPUTAN KHUSUS

Lima tahun sudah berlalu sejak penerimaan calon hakim baru terakhir dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), sementara kebutuhan akan hakim baru terus meningkat. MA sempat menyebutkan bahwa saat ini dibutuhkan 750 hakim baru.

Wacana tentang penerimaan calon hakim baru sudah dinyatakan sejak pertengahan 2014, namun kerap terbentur dengan pembahasan tentang profesi hakim yang berstatus sebagai pejabat Negara dan bukan lagi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini terkait dengan sistem penggajian bagi calon hakim yang belum ada aturannya.

“Kalau status CPNS tidak bisa, dan sistem pengajiannya pun tidak bisa mengikuti yang berlaku di Kementerian Keuangan, status honorer pun tidak boleh,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur di Gedung Mahkamah Agung beberapa waktu lalu.

Sementara itu, permasalahan kekurangan hakim ini tentu akan berimbas pada sistem mutasi dan promosi di lingkungan pengadilan. Hakim-hakim yang berada di Kelas II dan seharusnya dipromosikan ke pengadilan Kelas I a, tidak akan segera mendapatkan promosi atau mutasi karena tidak adanya hakim baru yang menggantikan posisinya.

Akhirnya pada Rabu (4/2), Komisi Yudisial bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) melakukan diskusi di Gedung Komisi Yudisial, untuk membahas mengenai teknis penerimaan calon hakim baru.

“Jadi mudah-mudahan dalam waktu triwulan kedua ini sudah beres. Target kami pada triwulan kedua sudah ada seleksi awal,” ujar Komisioner Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus usai diskusi itu.

Dari diskusi tersebut Menpan-RB Yudhi Chrisnandi menyatakan bahwa pihaknya mengakui status hakim sebagai pejabat negara. Kendati demikian, sistem penerimaan calon hakim baru ternyata belum mencapai kesepakatan.

Menteri Yudhi memberi saran terkait dengan rekrutmen calon hakim supaya melalui proses CPNS. Mengenai proses penerimaan CPNS tentu akan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah Kemenpan-RB, sebagaimana dikatakan Menteri Yudhi.

Sedangkan Komisi Yudisial berpendapat bahwa penerimaan calon hakim baru bisa dilakukan secara langsung dan tidak melalui CPNS. Dari penerimaan secara langsung tersebut, para calon hakim akan melalui pendidikan dan bagi mereka yang dinyatakan lulus akan dilantik sebagai hakim dan menjadi pejabat negara. Sementara calon hakim yang tidak lulus akan dikembalikan ke masyarakat.

“Pandangan itu bagus sebenarnya, dari sisi keuangan negara juga jadi lebih irit, lebih praktis dan kami pun akan siap membantu,” kata Menteri Yudhi.

Kendati demikian, Yudhi menilai bahwa proses rekrutmen hakim secara mandiri oleh KY dan MA masih harus menunggu perpres, sementara desakan akan kebutuhan hakim terus berjalan.

“Kalau kami praktisnya saja, buka formasi rekrutmen CPNS lalu mereka yang lolos seleksi mendapatkan pendidikan hakim. Selanjutnya yang lulus pendidikan menjadi tanggung jawab KY dan MA karena menjadi hakim dan pejabat negara. Tapi sebelum jadi hakim ya tanggung jawab pemerintah karena mereka CPNS,” katanya.

Hingga pada Kamis (12/2) Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri menyebutkan bahwa tata cara penerimaan calon hakim baru pada 2015 akan mengikuti saran yang ditawarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yaitu melalui proses CPNS.

Keputusan ini diambil mengingat kebutuhan akan hakim di Indonesia kian mendesak. Beberapa daerah seperti; Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah, dikatakan Komisioner KY Imam Anshori mengalami krisis kuota hakim.

“Semuanya ini (yang mengalami krisi kuota hakim) adalah pengadilan kelas dua, karena sudah tidak ada stok hakim lagi,” ungkap Taufiqurrahman.

Sebagaimana sempat disebutkan sebelumnya, bahwa krisis kuota hakim ini terjadi karena hakim-hakim di pengadilan kelas dua sudah naik ke pengadilan kelas pertama. Sementara itu untuk mengisi kuota hakim yang kosong masih harus menunggu adanya hakim baru yang rencananya baru akan ada pada 2017.

“Kalau 2015 buka rekrutmen lagi, berarti masih harus menunggu lagi sampai 2017 karena hakimnya pendidikan dulu. Kalau rekrutmen ditunda lagi, habislah hakim di daerah itu,” kata Tafiqurrahman.

Taufiqurrahman sebelumnya juga sempat menyebutkan bahwa Kemenpan-RB tidak mau turut campur pada rekrutmen hakim tahun-tahun sebelumnya karena proses rekrutmen hakim ini dianggap sebagai ranah dan urusan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, niat KY untuk menggunakan seleksi khusus (tidak melalui CPNS) untuk rekrutmen hakim dikatakan Taufiqurrahman cukup riskan, mengingat munculnya kekhawatiran akan adanya dugaan kolusi dan nepotisme.

“Namun sekarang Kemenpan mau membatu prosesnya melalui CPNS, argumennya karena para pendaftar ini belum menjadi hakim atau pun pejabat negara,” kata Taufiqurrahman.

Taufiqurrahman menjelaskan, Kemenpan akan membantu proses rekrutmen ini hingga memasuki proses pendidikan dan pelatihan hakim. Sedangkan KY dan MA akan turut melalukan seleksi calon hakim dengan menilai pengetahuan para pendaftar mengenai etika hakim.

Begitu para pendaftar ini lulus, maka mereka lalu jadi pejabat negara sehingga otomatis status PNS mereka gugur. Sementara bagi yang tidak lulus akan dikembalikan ke pemerintah karena masih berstatus PNS. (ant/BJ)