Home Nasional Menteri ESDM Mengaku Belum Terima Arahan Moratorium Kebijakan Izin Perluasan Lahan dan...

Menteri ESDM Mengaku Belum Terima Arahan Moratorium Kebijakan Izin Perluasan Lahan dan Tambang dari Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.

Jakarta, 19/4/16(Beritajateng.net)–Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk menerbitkan regulasi perihal moratorium lahan tambang dan kelapa sawit. Sejauh ini, Menteri ESDM belum menerima arahan secara rinci dari Presiden terkait evaluasi sejumlah peraturan guna mendukung pelaksanaan moratorium tersebut.

“Yang namanya moratorium adalah kebijakan tertinggi, nanti kami lihat apakah ada policy yang memfasilitasi pelengkapnya, tapi memang belum ada arahan detil. Termasuk jangka waktu ideal moratoriumnya,” kata sudirman di kantor ESDM jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menilai kebijakan izin pengusahaan lahan tambang dan perkebunan sawit bisa dijadikan ajang seleksi pelaku bisnis di sektor tersebut.

“Saya rasa moratorium akan mempermudah dan memperkuat upaya konsolidasi tambang karena sebaiknya industri tambang diisi oleh pelaku yang benar-benar serius dan peduli dengan lingkungan,” ujar Sudirman.

Menurut Sudirman, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan itu di tengah harga komoditas tambang yang sedang lesu. Dia menyadari bahwa kebijakan moratoium itu akan mempengaruhi aksi korporasi sejumlah perusahaan tambang, meski sejauh ini belum ada pengusaha yang mengeluhkan kebijakan ini.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan selain dinilai akan memperbaiki iklim bisnis yang ada, kebijakan moratorium izin pengelolaan lahan kelapa sawit dan tambang juga dimaksudkan guna menjaga ekosistem yang ada.

“Sawit ini dinilai sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya, dengan memaksimalkan potensi yang ada. Kalau tambang itu kan persoalannya, bagaimana dengan yang (sudah) membangun smelter,” ujar Darmin di Istana Negara, Jakarta.

Darmin menambahkan, dengan adanya rencana moratorium pengelolaan lahan tambang maka pemerintah tidak akan membuka keran ekspor untuk komoditas mineral mentah sesuai program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). (bj50)