Home Headline Menteri Desa Sepakat Revisi PP no 43 Tahun 2014 Pasal 100 

Menteri Desa Sepakat Revisi PP no 43 Tahun 2014 Pasal 100 

image

Jepara,9/4(Beritajateng.net) – Kepala desa dan perangkat desa mendapat angin segar terkait peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan tanah bengkok. Pasalnya, posisi tanah bengkok akan dikembalikan sebagaimana fungsi sebelumnya, yakni dikelola kembali oleh kepala desa juga perangkat desa.

Pernyataan tersebut disampakan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat saresehan dengan SKPD, Camat dan petinggi se-Kabupaten Jepara di Aula Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Kamis (9/4).

“Banyak Kepala Desa yang protes, karena tidak bisa menggunakan tanah bengkok. Saya sepakat tanah bengkok dikelola seperti sebelum-sebelumnya,” kata Marwan Ja’far.

Menurutnya, mayoritas kepala desa di pulau Jawa mendesak dirinya agar status tanah bengkok dikembalikan seperti sebelumnya. Hal ini lah yang membuat dirinya juga berencana akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomer43 tahun 2014 pasal 100 yang menyatakan bahwa posisi tanah bengkok masuk dalam APBDes. Sedangkan dalam aturan itu juga menyatakan, dana operasional dan gaji hanya 30 persen dari APBDes.

Dia juga mengatakan, dana untuk desa tidak lama lagi akan disalurkan. Menuruit dia, saat ini tinggal menunggu revisi PP Nomor 60 tahun 2014 tentang pembagian 70%-30% yang akan diganti menjadi 90%-10% dimana 90%  dana tersebut akan dibagikan ke seluruh Indonesia, sedangkan 10% disalurkan dengan 4 kriteria yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan indek kesulitan geografis.

Kementrian Desa telah mengelurkan atau menerbitkan Peraturan Menteri  yang diantaranya asal usul desa, musyawarah desa, pendamping desa, BUMDes dan penyimpanan dan penerapan dana desa tahun 2014.

“Saya harapkan peraturan yang sudah diterbitkan tersebut untuk dipelajari sebagai dasar hukum,”tandasnya.(BJ18)