Home News Update Menpan RB Yuddy Chrisnandi Sidak BPPT Kota Semarang

Menpan RB Yuddy Chrisnandi Sidak BPPT Kota Semarang

Menpan Yuddy Chrisnandi saat sidak di BPPT Kota Semarang

Menpan Yuddy Chrisnandi saat sidak di BPPT Kota Semarang

Semarang, 26/3 (BeritaJateng.net) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menggelar inspeksi mendadak pelayanan izin di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang.

“Ini peninjauan lapangan untuk memastikan bahwa aparatur pemerintah di unit-unit pelayanan publik bekerja dengan baik, Apalagi BPPT ini berhubungan langsung dengan perekonomian masyarakat,” ujarnya usai sidak di Kantor BPPT di Kompleks Balai Kota Semarang, Kamis.

Yuddy menyempatkan diri berdialog dengan pelayan perizinan dan beberapa pemohon izin yang berada diarea tersebut. Yuddy menjelaskan, sidak tersebut dilakukannya sebagai bentuk tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk memastikan seluruh unit pelayanan masyarakat yang terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat bekerja secara profesional, tidak tebang pilih, dan netral.

“BPPT berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyaraat. Jangan mempersulit izin usaha, sebab izin usaha ini menggerakkan roda ekonomi nasional. Pastikan berapa lama selesai. Kalau ada biaya, berapa,” tegasnya.

Birokrasi, lanjutnya, harus mampu memberikan pelayanan masyarakat secara profesional dan tidak berbelit-belit, sebab birokrasi hadir bukan untuk mempersulit tetapi memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Khusus BPPT Kota Semarang, saya melihat sekilas cukup baik. Pelayanan kepada semua masyarakat yang tengah mengurus izin, tidak ada satu pun yang mengeluh. Artinya, pelayanannya sudah cukup baik,” pungkasnya.

Didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kota Semarang, seperti sekda dan kepala BPPT, Yuddy yang relatif singkat berada di BPPT Kota Semarang langsung menuju mobilnya meninggalkan kompleks Balai Kota Semarang.

Sementara itu, Kepala BPPT Kota Semarang Sri Martini menjelaskan selama ini ada tiga bentuk perizinan yang ditanganinya, yakni perizinan bidang perekonomian, pembangunan, serta kesejahteraan rakyat dan lingkungan.

“Paling banyak izin pembangunan, standar operasional prosedur (SOP) penyelesaiannya 15 haru, kalau perizinan perekonomian selesai tiga hari, sementara kesra dan lingkungan juga 15 hari,” tukasnya.

Untuk mengantisipasi pungutan liar (pungli), ia sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak menerima pemberian imbalan dari para pemohon perizinan, serta melalui pembinaan terus-menerus.

“Kami lakukan pembinaan terus-menerus jajaran staf, kalau sampai menerima imbalan dari pemohon (izin, red.) akan kami kenakan sanksi. Tentunya, sanksinya sesuai aturan dan ketentuan yang ada,” tutur Martini. (BJ05)