Home Nasional Mengkumham Akui Kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono

Mengkumham Akui Kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono

menkumham

Jakarta, 10/3 (BeritaJateng.net) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

“Setelah kita mendapat keputusan yang diajukan tentang Mahkamah Partai. Setelah mempelajari, mendalami, putusan Mahkamah Partai kami memutuskan seperti amar Mahkamah Partai untuk mengabulkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepengurusan Agung Lakosno jadi selektif, tidak secara total,” kata Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jakarta, Selasa.

Menurut Yasonna, putusan tersebut sudah berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Undang-undang Partai Politik pasal 32 ayat 5 UU No 2 tahun 2011 sebagaimana perubahan UU No 2 tahun 2008 tentang Parpol.

“Kami mengambil keputusan berdasarkan Undang-undang Partai Politik pasal 32 ayat 5 UU No 2 tahun 2011 sebagaimana perubahan UU No 2 tahun 2008 tentang Parpol yaitu mengenai keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat,” tambah Yasonna.

Keputusan tersebut menurut Yasonna memperkuat surat Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH.AH.11.03-113 tertanggal 15 Desember 2014 mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali dan Jakarta yang juga mengutip pasal 32 UU Parpol yang menyatakan bahwa perselisihan hasil Munas Bali dan Munas Ancol harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai.

“Ini bagi saya ini bukan masalah mudah karena keduanya sahabat-sahabat baik saya, baik pak Aburizal Pak Azis Syamsuddin, Pak Bambang Susatyo, Pak Idrus Marham. Di sebelah sana ada Pak Agung, ada Pak Priyo, buat saya ini keputusan sangat berat. Saya sungguh tidak menikmati keputusan ini, tapi saya sebagai Menkumham harus mengambil keputusan,” tambah Yasonna.

Ia juga tidak mempersoalkan mengenai proses gugatan kasasi yang diajukan oleh Aburizal Bakrie ke Mahkamah Agung atas putusan sela PN Jakarta Barat.

“Soal gugatan Pak Aburizal ke pengadilan biarkan berproses, sah-sah saja setiap warga negara, badan hukum yang merasa tercederai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi kami harus mengambil keptuusan sesuai surat kami pada 15 Desember 2014, diikuti keputusan Mahkamah Partai,” ungkap Yasonna.

Ia juga mempersilakan bila kubu Aburizal Bakrie akan membawa pengakuan Kemenkumham atas hasil Munas Ancol itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami harus ambil keputusan itu, bahkan keputusan ini dengan Pak Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali kalau tidak puas ada mekanisme hukum ke PTUN. Kita bermain di tata aturan secara bernegara, kita pakai itu saja,” tambah Yasonna.

Pendekatan Namun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berharap agar Agung Laksono dapat melakukan pendekatan kepada Aburizal Bakrie.

“Saya berharap kiranya Pak Agung dapat mengadakan pendekatan ke Pak Aburizal untuk mengadakan kepengurusan yang baik,” jelas Yasonna.

Pada 3 Maret 2015, Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan putusan keputusan MPG nomor 01/P1-GOLKAR/III/2015 nomor 02/P1-GOLKAR/III/2015 dan nomor 03/P1-GOLKAR/III/2015, terkait dualisme kepengurusan partai tersebut.

Dua hakim yaitu Djasri Marin dan Andi Mattalatta memutuskan mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono. Dasar pertimbangannya adalah Munas Bali yang diselenggarakan kubu Aburizal dirasa tidak transparan, tidak demokratis, dan tidak aspiratif. Sementara kubu Munas Jakarta dipandang berlangsung demokratis dan terbuka.

Sedangkan dua hakim lain yakni Muladi dan HAS Natabaya hanya memberikan putusan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh kubu Aburizal Bakrie di Mahkamah Agung.

Muladi menyatakan dirinya dan HAS Natabaya memutuskan agar siapapun pemenang dalam proses peradilan itu agar menghindari pengambilalihan seluruh struktur kepengurusan, merehabilitasi anggota yang mengalami pemecatan serta mengapresiasi yang kalah dalam kepengurusan. Sedangkan pihak yang kalah dalam pengadilan diminta berjanji tidak membentuk partai baru.

Namun kepengurusan pimpinan Agung Laksono sudah melaporkan surat pengesahan kepengurusan Munas Ancol yang diputuskan Mahkamah Partai Golkar kepada Kemenkumham pada Rabu (4/3). (ant/BJ)