Home News Update Mendagri Minta Gedung Pemda Dimanfaatkan Untuk Rapat

Mendagri Minta Gedung Pemda Dimanfaatkan Untuk Rapat

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Mendagri Tjahjo Kumolo meminta aset gedung pemda dimaksimalkan penggunaannya (BeritaJateng/pri)

Semarang, 11/11 (BeritaJateng.Net) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh gedung milik pemerintah daerah dimanfaatkan untuk rapat jajaran pegawai negeri sipil sebagai bentuk penghematan anggaran.

 

“Kalau kita punya gedung milik pemda tahu-tahu bikin rapat di hotel ya ‘gak’ lucu dong, punya gedung ‘ngapain’ rapat di hotel,” kata Tjahjo di Semarang, Selasa (11/11).

 

Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta pengelolaan keuangan daerah di Gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah.

 

Terkait dengan terbatasnya fasilitas pada gedung milik pemerintah daerah, Tjahjo mengatakan bahwa hal tersebut bisa disiasati tanpa harus menggelar rapat di hotel.

 

“Menginapnya di hotel, tapi rapat tetap di gedung, dan makannya nasi kotak ‘kan’ bisa,” ujar mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.

 

Sebelumnya, Mendagri menginstruksikan kepada semua kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati untuk menggelar rapat di kantor masing-masing. Mendagri mengatakan bahwa langkah itu sesuai dengan instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo agar setiap kementerian melakukan penghematan.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi juga telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kegiatan penyelenggara pemerintah agar menggunakan fasilitas negara untuk tugas dan melarang menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel.

 

Keberadaan fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor seperti di hotel.

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penerapan aturan mengenai larangan pegawai negeri sipil menggelar rapat di hotel bagi PNS di lingkungan pemerintah provinsi setempat, bersifat fleksibel dan tidak kaku.

 

“Penerapan larangan itu tidak ‘saklek’ dan jangan ditafsirkan sebagai aturan yang kaku tapi disesuaikan, kalau rapatnya cuma beberapa jam atau sehari selesai ya lebih baik di ruang-ruang rapat kantor sendiri,” katanya.

 

Menurut Ganjar, para PNS dapat menggelar rapat di hotel jika digelar selama beberapa, namun tetap harus memperhatikan jumlah peserta.

 

“Kalau rapatnya lebih dari sehari dan harus menginap, apakah kita punya fasilitas?,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

 

Kendati demikian, Ganjar meminta seluruh instansi pemerintah di Provinsi Jateng untuk memperhatikan semangat dari aturan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mempunyai tujuan penghematan anggaran itu.

 

“Jika memahami aturan itu, maka sebenarnya bukan hanya tempat rapat yang menjadi perhatian, melainkan sifat rapat tersebut,” kata Ganjar. (ant/pri)