Home Nasional Mencermati Dinamika Komunikasi Politik Legislatif dan Eksekutif

Mencermati Dinamika Komunikasi Politik Legislatif dan Eksekutif

sidang dpr

LIPUTAN KHUSUS

Konstitusi mengamanatkan pembagian kekuasaan legislatif dan eksekutif secara baik dalam sistem ketatanegaraan namun komunikasi politik antarlembaga negara itu dinamis.

Legislatif, khususnya DPR RI, yang memiliki fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang, budgeting atau persetujuan anggaran negara, serta pengawasan tidak selamanya berjalan mulus.

Apalagi legislatif yang anggota berasal dari partai-partai politik memiliki visi, misi, dan kepentingan politik yang berbeda-beda meskipun dalam konstitusi memiliki tujuan sama dan strategis dalam pembangunan.

Latar belakang dan kepentingan partai politik yang berbeda-beda memunculkan dinamika komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif.

Dinamika terbaru yakni adanya manuver dari sejumlah elit partai politik yang berencana ingin menggulirkan usulan hak angket untuk meminta penjelasan pemerintah menyusul langkah Menteri Hukum dan HAM dalam perselisihan di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Para elit partai politik itu menilai, langkah Menteri Hukum dan HAM menyikapi perselisihan di internal Partai Golkar dan PPP tidak independen, memiliki kepentingan politik tertentu.

Hal ini dapat berpotensi memunculkan ketegangan baru antara legislatif dan eksekutif.

Sejumlah pimpinan fraksi dari partai politik anggota Koalisi Merah Putih (KMP) melontarkan pernyataan perihal gagasan menggulirkan hak angket guna meminta penjelasan pemerintah menyusul surat Menteri Hukum dan HAM kepada DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono untuk melengkapi kepengurusan.

Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI yang merupakan pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie, yakni Ade Komaruddin (ketua) dan Bambang Soesatyo (sekretaris) menyatakan, Fraksi Partai Golkar yang merupakan anggota KMP siap menggulirkan usulan hak angket pada masa persidangan persidangan ketiga tahun 2014-2015, mulai 23 Maret mendatang.

Fraksi Partai Golkar siap menjadi inisiator untuk mengusulkan hak angket kepada seluruh anggota DPR RI guna meminta penjelasan pemerintah mengenai langkah Menteri Hukum dan HAM yang dalam menyikapi perselisihan di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

“Kami sudah menyiapkan draf,” kata Bambang Soesatyo.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Ade Komarudin menilai langkah Menteri Hukum dan HAM itu belum waktunya karena belum ada keputusan pengadilan.

Fraksi Partai Golkar berharap Hukum dan HAM menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk menerbitkan surat pengesahan salah satu kepengurusan Partai Golkar.

Fraksi Partai Golkar meminta Presiden Joko Widodo agar turun tangan membantu menyelesaikan perselisihan Partai Golkar yang hingga saat ini masih berselisih.

Harapan terhadap Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menyelesaikan perselisihan di internal Partai Golkar maupun di internal PPP juga dilontarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Dimyati Natakusumah serta Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Fary Djemi Francis.

Menurut keduanya, kepercayaan partai-partai politik anggota KMP terhadap Menteri Hukum dan HAM menurun sehingga mereka berharap Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan erselisihan di internal kedua partai politik tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan dirinya sudah membertimbangkan berbagai hal dan mengacu pada UU Partai Politik, dalam menerbitkan surat tersebut.

Yasonna menegaskan, tidak ada alasan politik untuk berpihak kepada salah satu kepngurusan Partai Golkar dalam dalam menerbitkan surat untuk Partai Golkar hasil Munas Jakarta.

Jika langkahnya itu menimbulkan reaksi dari sebagian anggota DPR RI, hal itu merupakan respons dari anggota DPR RI yang latar belakang partai politiknya berbeda-beda.

“Kalau ada anggota DPR RI yang mempersoalkan dan ingin mengusulkan hak angket, itu adalah haknya teman-teman di DPR RI. Namun, pengusulan hak angket itu ada aturan dan prosedurnya,” kata Yasonna.

Dinamika dalam komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif sudah mulai muncul sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum genap berusia satu bulan, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 18 November 2014.

Pada saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan, harga premium bersubsidi naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter serta solar bersubsidi naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.

Kenaikan harga BBM bersubsidi ini menuai kritik tajam dari parlemen yang meminta pemerintah menjelaskan pertimbangannya dan alokasi dana kompensasinya.

Ketua DPR RI Setya Novanto meminta pemerintah bersikap proaktif dengan mengajak DPR RI membahas alokasi anggaran negara yang telah dialihkan dari sebagian subsidi BBM kepada alokasi lainnya.

Menurut Novanto, sesuai UU APBN 2014 pemerintah sewaktu-waktu dapat menaikan harga BBM bersubsisi sehingga DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menolaknya.

Namun DPR perlu mendapatkan penjelasan secara rinci dari pemerintah, berapa anggaran yang akan dialihkan dari pencabutan subsidi BBM untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan pembangunan infrastruktur.

Dinamika lainnya dalam komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif adalah soal calon Kapolri yang diusulkan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI yakni Komjen Pol Budi Gunawan.

Semula pengusulan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri berjalan baik tetapi kemudian menjadi polemik ketika KPK secara tiba-tiba menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015.

Namun berdasarkan UU MPR,DPR,DPD, DPRD, DPR RI tetap memproses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan pada 14 Januari 2015 serta menyetujuinya menjadi Kapolri melalui rapat paripurna pada 15 Januari 2015.

Para aktivis antikorupsi bereaksi keras menyuarakan agar Presiden Joko Widodo tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri, sementara sejumlah anggota DPR mendesak Presiden untuk segera melantiknya.

Situasi yang rumit ini membuat Presiden Joko Widodo meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat dan kemudian memutuskan mengusulkan calon Kapolri yakni Komjen Pol Badrodin Haiti.

Persoalan calon Kapolri ini akan dibahas kembali setelah DPR RI memasuki masa persidangan ketiga tahun 2014-2015 mulai 23 Maret mendatang. (ant/BJ)