Home Headline Mediasi Pemilik Lahan dengan Pemkab Deadlock

Mediasi Pemilik Lahan dengan Pemkab Deadlock

Warga mendatangi PN Kudus untuk menolak ganti rugi pembangunan waduk Logung.
Warga mendatangi PN Kudus untuk menolak ganti rugi pembangunan waduk Logung.
Warga mendatangi PN Kudus untuk menolak ganti rugi pembangunan waduk Logung.

Kudus, 10/3 (Beritajateng.net) -Puluhan warga asal Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe yang menolak menerima ganti rugi atas lahan miliknya untuk pembangunan Waduk Logung, Selasa (10/3) siang mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kudus. Mereka datang untuk melakukan mediasi dengan Pemkab Kudus soal tuntutan ganti rugi.

Kedatangan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Korban Waduk Logung (Forkomakembung) ini, selain membawa bendera merah putih juga membawa spanduk dan hasil kebun yang ditanam di lahan yang akan ditenggelamkan untuk keperluan waduk.

Koordinator Forkomakembung Harjono ditemui Beritajateng.net mengatakan, kedatangan warga mewakili 64 pemilik lahan yang mengajukan gugatan perdata ini tidak bermaksud menghalangi proses pembangunan waduk. Menurutnya, mereka hanya menuntut penggantian lahan tidak berupa uang tetapi diganti dengan lahan.

”Tuntutan kami tetap tidak berubah yakni lahan diganti lahan. Karena kalau kami menerima uang, tidak akan cukup untuk membeli lahan ditempat lain,” tegasnya.

Sebenarnya, kata Harjono, tuntutan lahan diganti lahan tidak berlebihan. Alasannya, pemilik lahan yang mengajukan gugatan kepada Pemkab Kudus selaku pelaksana pembebasan lahan semata karena matapencaharian mereka sebagai petani.

”Kalau mereka menerima uang tetapi tidak cukup untuk membeli lahan pengganti, lalu mereka akan kerja apa. Padahal sejak dulu mereka hidup dari mengandalkan hasil bumi di lahan yang akan digunakan untuk pembangunan waduk,” imbuhnya.

Sementara itu menurut salah seorang warga Sholeh (57), kedatangannya kali ini sengaja membawa buah rambutan yang dipetik dari lahan mereka. Rencananya, buah hasil kebunnya itu akan diberikan kepada hakim dan bupati dengan maksud mereka merasakan hasil dari lahan miliknya yang akan ditenggelamkan untuk proyek waduk.

”Harapan kami mediasi segera menemui titik temu, dan Pemkab bisa secepatnya mengganti lahan milik mereka, menggunakan lahan di tempat lain. Jika mediasi yang ketiga ini gagal kami minta segera berlanjut ke persidangan,” katanya.

Namun, harapan warga benar-benar pupus. Mediasi yang digelar pukul 13.00 WIB dinyatakan ’deadlock’. Pada proses mediasi ketiga tersebut, masing-masing pihak tetap kukuh pada pendirian semula yakni lahan diganti uang sedang pemilik lahan menuntut penggantian lahan lain.

Pemkab Kudus selaku tergugat yang diwakili Srihastuti dari Biro Hukum usai siding mediasi menegaskan, sesuai rencana awal pihaknya tetap mengganti lahan dengan uang yang besarannya sudah ditetapkan oleh tim independen. Lahan diganti lahan atau menuntut ganti uang dengan jumlah lebih besar menurutnya tidak mungkin dilakukan.

”Besarnya uang pengganti bukan Pemkab Kudus yang menentukan. Artinya, pemerintah hanya menjalankan harga yang ditetapkan tim penilai independen dalam hal ini Sucifindo?” terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya siap melanjutkan proses gugatan perdata yang dilayangkan pemilik lahan. Proses mediasi yang sudah digelar tiga kali tidak menemui kesepahaman dan harus diteruskan ke persidangan. (BJ12)