Home Hukum dan Kriminal Masyarakat Sipil Jawa Tengah Bentuk Aliansi Antikorupsi dan Peradilan Bersih

Masyarakat Sipil Jawa Tengah Bentuk Aliansi Antikorupsi dan Peradilan Bersih

SEMARANG, 22/9 (BeritaJateng.net) – Komisi Yudisial (KY) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Masyarakat Sipil Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan bertema “Pelatihan Jejaring Untuk Peradilan Bersih dan Antikorupsi” yang digelar sejak tanggal 20-24 September 2016 di Hotel Fave, Semarang, Jawa Tengah.

Kegiatan yang diikuti 35 peserta dari kalangan LSM, akademisi, praktisi, dan unsur masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi internal maupun eksternal jejaring KY dan KPK di Jawa Tengah.

Pada kegiatan ini, para aktivis masyarakat sipil Jawa Tengah menyepakati pembentukan aliansi masyarakat sipil untuk antikorupsi dan peradilan bersih bernama AKAR (Aliansi Kerakyatan Antikorupsi dan Peradilan Bersih), yang dikoordinatori oleh Ronny Maryanto.

Aliansi ini bertujuan untuk mewujudkan Jawa Tengah yang bersih dan antikorupsi. Mantan pimpinan KY dan KPK, M Busyro Muqoddas yang menjadi pembicara utama pertemuan itu menyampaikan, Indonesia dengan pelbagai sumber daya alam yang dimiliki, sesungguhnya merupakan negara terkaya di dunia.

Namun potensi itu tidak dimanfaatkan, dan bahkan hilang karena kepentingan pragmatis segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Hampir di semua lini terjadi penyelewengan-penyelewengan yang berpotensi merugikan negara.

Untuk mewujudkan negara yang bebas penyelewengan, lebih baik dalam semua hal, ujar Busyro, dibutuhkan lebih dari sekedar peraturan yang baik serta good and clean governance.

“Peran serta masyarakat yang aktif, kritis, berideologi, independen, dan bersinergi mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan semua itu,” kata dia saat berbicara di depan peserta pelatihan.

Penanggung jawab kegiatan dari Komisi Yudisial RI, Ardhian Sumadijo, mengatakan KY menyambut baik berdirinya AKAR. Ia berharap wadah yang mensinergikan jejaring di Jawa Tengah ini dapat terkoneksi dan bersinergi satu sama lain.

“Tujuannya agar agenda untuk mewujudkan Jawa Tengah yang bersih dan antikorupsi dapat lebih efektif,” kata dia.

Pembicara dari KPK, Nanang Farid Syam, mengatakan berdirinya sinergitas masyarakat dalam mengawal proses demokrasi dan hukum merupakan salah satu ikhtiar, untuk mencegah praktek-praktek koruptif di tengah masyarakat.

Banyak cara sebetulnya yang dapat dilakukan, diantaranya advokasi kepentingan publik, edukasi timbal balik, baik untuk masyarakat termasuk kepada para aktifis itu sendiri.

“Atau melakukan sosialisasi dan kampanye publik secara masif, untuk melawan korupsi termasuk meningkatkan integritas peradilan,” kata dia.

Untuk meningkatkan kapabilitas jejaring dalam advokasi, peserta juga mendapat pelatihan jurnalisme warga. Kemampuan jurnalistik ini diperlukan karena media massa arus utama hanya dapat mencakup sekitar 30 persen wilayah Indonesia.

“Melalui pelatihan ini diharapkan jejaring memiliki kemampuan melaporkan sendiri peristiwa yang terjadi dengan baik dan kredibel,” ujar Ardian.

Selama dua hari, peserta mendapat berbagai pelatihan yang diperlukan agar peserta dapat melaporkan peristiwa di wilayah masing-masing. Pelatihan mencakup teknik observasi, penulisan, dan kanal-kanal yang dapat digunakan untuk publikasi berita.

”Kita tahu di era internet saluran berita berkembang luar biasa. Jejaring dapat menggunakan saluran berita ini, baik TempoSMS, blog, social media, maupun saluran lainnya, untuk melaporkan persitiwa yang terjadi di sekitarnya dengan akurat,” kata Ardhian.

Sebelumnya pelatihan jurnalis warga telah dilakukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur; Ambon, Maluku; Pontianak, Kalimantan Barat; dan beberapa simpul jejaring provinsi lainnya. Hingga saat ini KY dan KPK telah melatih sekitar 150 anggota jejaring sehingga memiliki kemampuan sebagai jurnalis warga. Rencananya pelatihan serupa akan diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur dan Palembang, Sumatera Selatan. (BJ)

1 COMMENT

Comments are closed.