Home Lintas Jateng Masyarakat Butuh Pendikan Politik Bermartabat dan Beretika

Masyarakat Butuh Pendikan Politik Bermartabat dan Beretika

Pendidikan Politik

Kendal, 26/2 (BeritaJateng.net) – Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas.

Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang me­merintah.

Meski, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kendal akan digelar pada akhir tahun 2015 ini. Menyikapi perkembangan di  masyarakat dan di media, beberapa bakal calon bupati dan wakil bupati yang digadang-gadang akan bertarung akhir 2015 mendatang.  

Namun hal itu nantinya tidak lepas dari perang gosip atau saling menyerang dengan negatif campaign. Bahwa sejak dini, para kandidat nantinya akan melakukan perang visi dan program yang ditawarkan kepada masyarakat Kendal.

Kesimpulan ini, terungkap dalam diskusi pendidikan politik bagi elemen masyarakat oleh Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah kepada lintas masyarakat yang berlangsung selama dua hari di Hotel Anugerah Kendal, Rabu (25/2) hingga Kamis (26/2).

Asumsi tersebut, dikemukakan Warsito Ellwin staf khusus gubernuran, berdasarkan hasil diskusi bersama dengan masyarakat atas situasi dan kondisi sosial politik jelang pilkada nanti.

“Kami sangat intens dalam mengamati dan mendiskusikan serta melakukan oberservasi di lapangan atas kondisi-kondisi ini,” ujarnya saat memberikan materi, Kamis (26/2)

Alasannya, pesta demokrasi semacam pilkada ini adalah sarana pendidikan politik masyarakat, yakni dengan menguji ke publik visi dan program-programnya ke masyarakat, fakta yang muncul semakin dekat ke masa tahapan pilkada yang di muculkan oleh tim adalah serangan-serangan berbau negatif campaign bahkan mengarah black campaign.

Ditambahkan oleh Kasubbid pemilu dan budaya pendidikan Kesbangpol Pemprov Jateng Haerudin SH MH, kalau kandidat atau tim sukses berasumsi program baru di debatkan saat debat kandidat dilakukan, menurutnya itu sebuah kekeliruan besar, sebab masyarakat sejak dini seharusnya bisa mengetahui dan mempelajari apa yang menjadi program kandidat serta apa visinya bagi masyarakat bila mereka terpilih.

 “Okelah, ini strategi dan taktik masing-masing tim sukses, tapi bisakan lebih elegan bukan seperti anak kecil saling berebut saling nyindir dan hal kekakanakan lainnya, berikanlah sebuah pendidikan politik yang bermatabat bagi masyarakat luas,” tambah Haerudin.

Hal ini yang menggelisahkan Kesbangpol hingga kemudian mengungkapkan ini ke publik. Selama ini, Kesbangpol sudah lama bergerak di lapangan sambil mengobservasi dan memetakan situasi dan kondisi.

 “Hasil ini kemudian kami diskusikan dan mengambil kesimpulan bahwa pesta demokrasi pilkada ini harus lebih berkualitas, dengan cara pendidikan politik yang bermartabat dan ber-etika,” ungkapnya. 

Sedangkan para pemilih itu sendiri dapat mengambang dimungkinkan karena masyarakat belum bisa mencerna apa visi dan program calon kandidat yang ada hingga suara mengambang (swim voters) masih cukup besar.  

Terpisah, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal Ferinando Rad Bonay mengatakan pendidikan politik yang bermartabat serta mempunyai etika politik dengan baik dapat mewujudkan cita-cita pembangunan.

Dikatakan, masyarakat pada umumnya mudah di kontrak dan di beli hak suaranya. Padahal, hal itu justru tidak akan mencerdaskan masyarakat, masyarakat justru akan dibodohi.

“Kami sangat mengharapkan pada masa pesta demokrasi pilkada nanti, masyarakat benar-benar bisa menggunakan hak suaranya dengan baik. Jangan hanya karena sebuah iming-iming kebendaan yang sifatnya sesaat,” tandasnya.  

Kehidupan politik merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal). Dari interaksi  itu setidaknya telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. (BJ19)