Home Headline Masruhan: Penataan Aset Kita Belum Rapi

Masruhan: Penataan Aset Kita Belum Rapi

474

SEMARANG, 6/12 (Beritajateng.net) – Aset (Tanah) milik Pemprov Jateng tercatat jumlahnya sangat banyak dan tersebar di 35 kabupaten / kota. Namun demikian sampai saat ini data asset yang dimiliki masih belum tertata rapi. Tidak hanya itu, banyak asset yang dikuasai masyarakat tanpa legalitas yang jelas.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Masruhan Syamsuri mengatakan, Pemprov Jateng perlu melakukan pendataan asset secara menyeluruh dan menginventarisir yang sudah memiliki legalitas sah (Sertifikat tanah) dan yang belum serta yang masih dikuasai masyarakat.

“Pendataan menyeluruh ini sangat penting mengingat problem asset kita masih cukup banyak,” ungkapnya saat dihubungi Jumat (6/12).

Masruhan menjelaskan, dari pantauan yang dilakukan komisi A, ada beberapa kasus dimana asset tanah milik Pemprov Jateng yang dikuasai oleh masyarakat dan tidak mudah untuk diambil alih. Mereka yang menempati sudah berpuluh puluh tahun dan berdalih menempati warisan leluhurnya.

“Ini sebetulnya diawali dari pembiaran yang terlalu lama. Kita jadi sulit melakukan penindakan. Masak Pemerintah mengusir masyarakatnya sendiri,” bebernya.

Politisi PPP ini menambahkan persoalan legalitas juga masih mewarnai persoalan asset yang ditemukan Komisi A. Walaupun program pensertifikatan tanah asset selalu dilakukan dari tahun ke tahun namun masih saja ditemukan asset yang belum memiliki sertifikat sahnya.

“Ini problem klasik tapi walau setiap tahun dianggarkan untuk legalisasi, sampai sekarang masih saja ditemukan asset yang belum memiliki sertifikatnya,” urainya.

Senada dengan Masruhan, Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, dari pantauan Komisi C terkait pemanfaatan asset, pihaknya menemukan beberapa kasus dimana asset asset tersebut tidak jelas pengelolaannya. Sehingga dikawatirkan berpotensi merugikan pemerintah daerah.

“Aset di Kebun Wonorejo (Batang) pemanfaatannya ditemukan banyak masalah. Disamping itu banyak juga yang tidak terurus dengan baik,” katanya.

Dari temuan Komisi C, ditemukan beberapa bidang tanah di kebun tersebut yang disewakan kepada pihak ketiga namun system pembayarannya dilakukan di belakang. Ini kan tidak sesuai prosedur yang lazim,” ungkapnya.

Baik Masruhan maupun Asfirla minta Pemprof Jateng untuk melakukan inventarisasi dan mengelola asset dengan baik sesuai peraturan yang ada. Disamping itu pengelolaannya juga diharapkan dilakukan dengan baik untuk mendukung penerimaan daerah diluar pajak.

(NK)