Home News Update Masalah Hukum Pangan di Indonesia Dinilai Tidak Tegas

Masalah Hukum Pangan di Indonesia Dinilai Tidak Tegas

image

Semarang,17/6 (BeritaJateng.net) – Hukum perundangan-undangan masalah keamanan pangan di Indonesia masih terlihat lemah dan masih banyak celah bagi para pihak tak bertanggungjawab melakukan kecurangan dalam kasus keamanan pangan.

Hal lemahnya hukum keamanan pangan tersebut disampaikan oleh pakar hukum dan dosen Fakultas Hukum dari Universitas 17 Agustus, Bambang Siswanto saat mengisi Seminar Hukum Kesehatan di Aula Fakultas Hukum 17 Agustus Semarang (Untag).

Dosen Untag Fakultas Hukum Bambang Siswanto menjelaskan bahwa pengawasan terhadap makanan sudah dilakukan pemerintah seperti dalam undang- undang pangan, kesehatan dan perlindungan konsumen.

Namun, lanjutnya, sekarang ini tentang pengawasan melibatkan berbagai pihak, dari masyarakat itu sendiri, kemudian Pemerintah hingga pelaku usaha yang lainnya, termasuk juga organisasi-organisasi yang peduli terhadap makanan. Dalam hal itu ternyata tidak memadahi, artinya masih kurang personilnya untuk mengawasi, sehingga sering terjadi hal-hal yang tak terawasi secara detail dan masih sering terlewatkan.

Selain itu juga kurang tegasnya pelaku penegak hukum untuk mengatasi masalah pangan tersebut. Disamping itu mereka pun masih kurang informasi terhadap penyimpangan-penyimpangan masalah hukum pangan yang ada.

Sehingga, lanjut Bambang, sekarang ini makanan yang ada banyak penyimpangan masalah pangan, dan pada dasarnya adanya penanganan, jika sudah terjadi adanya korban. Terutama korban-korban yang hingga meninggal, sedangkan korban-korban dengan sakit ringan seolah masih terabaikan.

Penyimpangan-penyimpangan itu sangat banyak terjadi, seperti tidak terdaftar dari BPOM, sehingga mereka tak teruji dalam lab, atau sudah terdaftar tetapi contoh yang diberikan ke BPOM tersebut tidak sama dengan produksi selanjutnya. “Nah disitulah terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan tentang hukum keamanan pangan. Adapun bahan-bahan tambahan yang dilarang oleh undang-undang, seperti norax, formalin, bahan pewarna tekstil, seringkali diberantas, namun masih tetap muncul kembali. Penyebabnya dikarenakan mereka para pelaku tidak dituntut secara tegas oleh pihak hukum dan perundang-undangan,”tandasnya.

Terlebih menjelang puasa, hari idul fitri, dan hari-hari besar lainnya, pengawasan sebetulnya sudah dilakukan dan sudah diefektifkan oleh pengawas terutama BPOM, lembaga-lembaga dan masyarakat.

“Tetapi yang namanya berdagang, mereka pasti mencari celah, seperti contohnya paket parsel tidak mungkin kita membeli parsel kita buka dulu, nah seperti itulah contoh yang sering mereka oplos dengan produk-produk kedaluwarsa atau hampir kedaluwarsa. Padahal dari ketentuan industri pabrik masa kedaluwarsa tiga bulan sebelumnya, harus sudah ditarik dan dimusnahkan, tentunya jika ini terjadi pastinya akan mendapatkan sanksi hukum,”katanya.

Dan sanksi hukumnya, lanjut Bambang, saat ini yang hanya dapat dijalankan hanyalah sanksi administrasi, seperti denda, dan penarikan barang untuk peredaran. Meski izin ditarik pun mereka masih membuatnya kembali, seperti hanya dengan mengganti bungkus saja.

“Karena kurang tegasnya peraturan undang-undang tersebut masih tergolong ringan sehingga tak ada efek jera terhadap para pelaku tersebut, ini perlu lebih tegas untuk mengatasi masalah pelanggaran hukum kesehatan pangan,”pungkasnya.(BJ06)