Home Hukum dan Kriminal M-PUR Soroti Proyek Kejar Tayang dan Bayaran

M-PUR Soroti Proyek Kejar Tayang dan Bayaran


Kudus, 19/12 (Beritajateng.net)-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kudus yang melaksanakan proyek menggunakan uang rakyat baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten Kudus, dituntut bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pasalnya, ketika SKPD telah menerima hasil pekerjaan dari  para rekanan maka konsekwensinya seluruh resiko terhadap kualitas proyek menjadi tanggungjawab SKPD.
Hal tersebut diungkapkan Koalisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR) melalui rilis yang ditandatangani Slamet Machmudi selaku Koordinator. Menurutnya, tidak selayaknya proyek APBD diselenggarakan atas dasar kejar target dan kejar bayaran.
”Apalagi dilakukan dengan mensiasati administrasi dan melaksanakan pekerjaan proyek tanpa perhitungan teknis. Proyek dipaksakan dikerjakan secara lembur asal dapat memenuhi target waktu dan pembayaran,” jelasnya dalam rilis yang dikirim ke Beritajateng.net.
M-PUR memperkirakan, sebagian besar proyek yang dikerjakan pada tahun 2014 tidak akan berumur lama. Pada pelaksanaan proyek sebelumnya, jarang sekali masyarakat melakukan protes jika ada proyek pemerintah yang mengalami kerusakan,” tambahnya.
Mudahnya bangunan atau pekerjaan tersebut, dituding salah satu penyebabnya karena sistem kejar target penyelesaian dan pembayaran dan hal tersebut dianggap hal biasa oleh SKPD. Diakui atau tidak, lanjutnya, kualitas pekerjaan bukan hal utama karena mengabaikan kualitas.
”Pola koordinasi antar SKPD dalam melaksanakan pembangunan juga berpengaruh pada penentuan prioritas dan kebutuhan. Masing-masing SKPD berlomba-lomba memperbanyak kegiatan tanpa memahami keterbatasan dalam hal pengawasan,” imbuhnya.
Menyikapi kondisi tersebut, M-PUR mengajak masyarakat berpartisipasi melakukan pengawasan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah.  Ditegaskan, tidak ada alasan bagi SKPD untuk buru-buru mengatakan kerusakan infrastruktur diakibatkan cuaca.
”Selayaknya hasil pembangunan infrastruktur yang ada harus diuji apakah sesuai dengan bestek ataukah terjadi penyimpangan. Jika ditemukan kerusakan akibat kesengajaan, maka SKPD berkewajiban memperbaiki kembali atau dipersoalkan secara hukum,” pungkasnya. (pj/ss)