Home Lintas Jateng LSM PKN Blora Soroti Penyaluran BLT DD, Ini Kata DPMD Blora

LSM PKN Blora Soroti Penyaluran BLT DD, Ini Kata DPMD Blora

BLORA, 9/8 (BeritaJateng.net) – Mantan anggota DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah dari Partai Keadilan Sosial (PKS) Seno Margo Utomo, yang sempat viral naik meja DPRD Blora saat audensi DBH Migas, beberapa bulan yang lalu, menyoroti sejumlah desa yang terpuruk dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).

Menurutmya ada 10 desa di Kabupaten Blora, terburuk dalam menyalurkan BLT DD kepada masyarakat terdampak PPKM daurat.

“Ada 10 desa yang dalam penanganan penyaluran BLT DD terburuk di Blora, ini sangat kita sayangkan,” kata Seno yang saat ini menjadi Humas LSM Pengawas Keuangan Negara (PKN).

Menurutnya di saat pandemi covid 19 seperti ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Untuk tahap pertama BLT DD sudah di cairkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebesar 22,8 Milyar atau 28,25 % dari total anggaran 80,1 Milyar dengan penerima 15.161 KPM dari target 22.250 KPM.

Dari 271 desa terdapat 10 desa yang penyaluranya terburuk, yakni desa Botoreco (Kecamatan Kunduran), desa Rowobungkul (Kecamatan Ngawen), desa Getas (Kecamatan Kradenan), desa Adirejo ( Kecamatan Kunduran), desa Brabowan (Kecamatan Sambong), desa Kadengan (Kecamatan Randublatung), desa Gabusan (Kecamatan Jati), desa Sukorejo (Kecamatan Tunjungan), desa Tempellemahbang (Kecamatan Jepon) dan desa Randulawang (Kecamatan Jati).

“PKN mengusulkan agar Pemkab termasuk Legislatif harus melakukan evaluasi terhadap realisasi BLT DD dengan memanggil 10 desa terpuruk tersebut,” jelasnya.

Menanggapi hal itu kepala DPMD Blora Haryanto, mengatakan bahwa menindaklanjuti surat edaran bersama antara Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian desa dan Ditjen Pembangunan desa no 2 tahun 2021 tanggal 2-3 Juli kemarin, pihaknya langsung bersurat kepada desa melalui Camat.

“Apabila ada warga miskin yang belum terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) bisa diusulkan, termasuk anggota keluarga yang mempunyai penyakit menahun atau kronis, dan juga warga miskin yang sudah masuk di DTKS tetapi mereka tiba tiba datanya hilang dan tidak terdata lagi, itu kasian,” jelas Haryanto , Senin (9/8/2021).

Haryanto tidak ingin ada data ganda penerima BLT DD dengan DTKS maupun penerima bantuan sosial lainya.

“Data BLT DD itu dari hasil musyawarah desa (Musdes) yang kemudian dibuatkan Peraturan Kepala desa (Perdes). Namun dilapangan terkadang nama yang diusulkan desa dobel dengan nama yang ada di DTKS maupun bantuan sosial lainya, kalau sudah begitu dari desa yang ngalah mencoretnya, biar tidak ganda. Otomatis kan penerima BLT DD kan berkurang,” imbuhnya.

Jadi lanjutnya, ini yang terjadi dilapangan, sehingga data BLT DD yang sudah diusulkan desa berkurang. Menurutnya yang amburadul itu adalah data penerima yang dari Kementrian Sosial.

“Sekarang ini muncul bantuan sosial baru lagi. Yang mendapat bantuan sosial mlah yang masih muda, kaya, pegawai. Kasian Kades harus mengalah ketika ada warganya yang namanya ganda, ia harus mencoretnya dari BLT DD, ini yang menjadi kendala, harusnya yang valid itu ya data dari desa, karena sudah melalui Musdes dengan mengundang tokoh masyarakat dna BPD,” tuturnya.

Haryanto menmabahkan data DTKS dan bantuan sosial lainya ini harusnya ditinjau kembali, agar tidak berbenturan dengan data BLT DD, sehingga penyalurannya tidak ganda dan tidak salah sasaran. (Her/El)