Home Headline Lima Tahun, BPK Selamatkan Rp12,79 Triliun Uang Negara

Lima Tahun, BPK Selamatkan Rp12,79 Triliun Uang Negara

image

Solo,17/3(Beritajateng.net) – Badan Pemeriksa Keuangan pada 2010-2014 menyelamatkan uang negara sebesar Rp12,79 triliun dari 201.976 rekomendasi kepada entitas terperiksa yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan.

Jumlah tersebut merupakan kerugian negara yang berhasil diselamatkan oleh BPK selama lima tahun terakhir, kata Ketua BPK Harry Azhar Azis pada Seminar BPK Pengelolaan Keuangan Nagera dan Kesejahteraan Rakyat di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) dikampusnya Kentingan, Solo, Selasa.

Ia mengatakan hasil pemeriksaan BPK pasa semester I tahun 2014, baik yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK menemukan kasus ketidak patuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp25,74 triliun.

Dikatakan, selain itu, juga menemukan kasus ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dengan nilai Rp5,13 triliun. Seluruh pemeriksaan BPK dengan hasil tersebut adalah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Harry mengatakan, untuk mewujudkan akuntabilitas, tidak cukup dengan akuntabilitas keuangan, sementara akuntabilitas kinerja ditinggalkan atau sebaliknya.

Kedua-duanya harus diwujudkan, dengan demikian, dalam pengelolaan keuangan negara, bagi entitas tidak cukup jika sudah memperoleh laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pengelolaan keuangan negara tersebut juga harus ekonomis, efisien dan efektif, serta memberikan kemanfaatan sesuai dengan peruntukannya.

Tujuan pemeriksaan atas bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan tersebut adalah untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas, seta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ia mengatakan dalam pemeriksaan pada bidang-bidang tersebut, BPK selalu menemukan permasalahan ketidakefektifan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuhan perundang-undangan yang diantaranya mengakibatkan kerugian negara.

BPK mengharapkan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga dapat lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, katanya.(ant/BJ)