Home Headline Lelang Pasar Klewer Dilakukan 20 Februari

Lelang Pasar Klewer Dilakukan 20 Februari

revitalisasi pasar KlewerSolo, 16/2 (beritajateng.net) – Sempat mengalami penundaan beberapa waktu lamanya, lelang pasar Klewer siap di mulai pada 20 Ferbruari 2015 mendatang. Kepastian tersebut diperoleh saat rapat koordinasi antara Pemkot Solo dan Komisi III DPRD Kota Solo, Senin (16/2).

Pemerintah Kota Solo  membahas persiapan lelang pembangunan Pasar Klewer yang terbakar akhir tahun  2014 lalu bersama dengan Komisi III DPRD Kota Solo,  dihadiri oleh Dinas Pengelola Pasar (DPP), Disperindag, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Solo.

Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) Subagiyo  berharap agar proses pengerjaan fisik untuk pasar darurat bagi pedagang Pasar Klewer cepat selesai sehingga pedagang Klewer bisa beraktifitas dengan tenang.

Dalam Rapat koordinasi tersebut,  Pemerintah Kota Solo menargetkan lelang pasar darurat Klewer bisa dimulai 20 Februari mendatang. Nominal dari nilainya  mencapai Rp21,5 miliar dengan jangka waktu lelang selama 21 hari.

“Tunggu sampai dapat pemenang lelangnya. Dalam kontrak resmi nanti pengerjaan waktunya tiga bulan. Persyaratan administrasi untuk lelang sudah disiapkan. Perkiraan bulan Juni selesai,” ungkap Subagiyo, di Solo Jawa Tengah, Senin (16/2/2015).

Subagyo bahkan  menyebutkan bahwa jika persetujuan dari pimpinan DPRD untuk mendahului anggaran APBD Perubahan 2015 sudah turun. Diharapkan sebelum puasa pasar sementara sudah selesai.

Dalam rapat tersebut anggaran untuk revitalisasi pasar Klewer yang berasal dari APBNP 2015 hanya mendapatkan Rp61,8 miliar dari total anggaran Rp154 miliar.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Taufan Basuki meyatakan sumber dana yang berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diperoleh dari perbankan senilai Rp. 4 miliar akan di lelang secara terpisah.(BJ24)

“Karena dana CSR lelangnya khusus, dan tidak melalui mekanisme  lelang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Perlu dibentuk  komite tersendiri yang mengelola dana CSR yang berasal dari berbagai perusahaan,” pungkasnya. (BJ24)