Home News Update Larangan Rapat Hotel Mulai Efektif 2015

Larangan Rapat Hotel Mulai Efektif 2015

Semarang, 1/12 (BeritaJateng.Net) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penerapan aturan mengenai larangan pegawai negeri sipil menggelar rapat di hotel di lingkungan pemerintah provinsi setempat akan berlaku efektif pada 2015.

“Sekarang kita pemanasan dulu, kita peringatkan dulu satu sampai dua bulan ke depan dan harapannya sampai akhir tahun sudah terpola sehingga tahun depan kita ‘genjot’,” katanya di Semarang, Senin.

Menurut Ganjar, rapat PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang berlangsung satu hari dapat dilakukan di gedung milik pemerintah daerah setempat, tapi jika digelar selama tiga hari dan mengundang perwakilan dari seluruh kabupaten/kota maka bisa dilaksanakan di hotel.

“Kalau saya, saya perbolehkan rapat di hotel tapi kalau rata-rata cuma sehari ya tidak usah, di sini saja (gedung milik Pemprov Jateng, red),” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Terkait dengan penerapan larangan menggelar rapat di hotel bagi jajaran PNS, Ganjar mengaku belum berencana menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar.

Kendati demikian, Ganjar meminta seluruh instansi pemerintah di Provinsi Jateng untuk memperhatikan semangat dari aturan yang mempunyai tujuan penghematan anggaran itu.

“Jika memahami aturan itu, maka sebenarnya bukan hanya tempat rapat yang menjadi perhatian, melainkan sifat rapat tersebut,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak instansi yang memaksa menggelar rapat di akhir tahun untuk menghabiskan anggaran.

“Yang mengerikan pas akhir-akhir tahun seperti saat ini, untuk menghabiskan anggaran lalu menggelar rapat yang tidak perlu,” ujarnya Seperti diwartakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepada semua kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati untuk menggelar rapat di kantor masing-masing.

Tjahjo mengatakan bahwa langkah itu sesuai dengan instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo agar setiap kementerian melakukan penghematan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi juga telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kegiatan penyelenggara pemerintah agar menggunakan fasilitas negara untuk tugas dan melarang menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel.

Keberadaan fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor seperti di hotel. (ant/pri)