Home Ekbis Kunjungan Wisata di Bogor Menurun

Kunjungan Wisata di Bogor Menurun

ilustrasi

Bogor, 7/1 (Beritajateng.net ) – Kepala Disbudpar Kota Bogor, Jawa Barat, Shahlan Rasyidi mengatakan, tingkat kunjungan wisatawan ke daerahnya menurun, dampak larangan rapat di hotel yang dikeluarkan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Sejak ada larangan rapat di hotel bagi pegawai maupun penjabat pemerintahan, sehingga mengurangi kunjungan wisata ke sini. Ada penurunan dari 20 hingga 30 persen,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Shahlan ketika ditemui saat peresmian Pasar Batu Akik, di Kota Bogor, Rabu, (7/1)

Shahlan menyebutkan, kondisi ini disebabkan 80 persen hotel yang ada di Kota Bogor mengambil pangsa pasar rapat pemerintahan, dengan menyediakan ruang rapat dan pertemuan, sisanya 20 persen hanya hotel yang pelayanan pengunjung biasa.

Oleh karena itu, lanjut Shahlan, perlu ada destinasi wisata baru yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah Kota Bogor dari sektor pariwisata.

Ia mengatakan, kehadiran Pusat Penjualan Batu Akik di Pasar Devirs menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan ke Kota Bogor.

“Perlu ada inovasi dan destinasi baru agar pengunjung datang ke sini, salah satunya pusat penjualan batu akik ini diharapkan bisa menjadi ‘icon’,” kata Shahlan.

Dikatakannya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan upaya agar kunjungan wisata ke Kota Bogor kembali meningkat, dalam tantangan berat karena tidak adanya penyelenggaraan rapat di hotel tersebut.

Ia mengatakan, pihaknya akan mempromosikan mengenai objek-objek wisata yang ada di Kota Bogor untuk mengundang wisatawan datang sehingga PAD dari sektor jasa hotel dan restoran juga ikut meningkat.

“Cara promosinya dengan menggelar pameran-pameran dan ikut pameran. Kita juga menyebarkan informasi tentang objek wisata yang ada di kota ini,” katanya.

Shahlan menambahkan, sumbangan PAD dari sektor perhotelan dan restoran di Kota Bogor cukup besar yakni 38 persen.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk menyiasati agar PAD tidak berkurang perlu promosi dan menghimbau BUMN dan swasta untuk mengisi kekosongan tersebut. (ant/Bj02)