Home Headline KPU Diminta Tidak Bermain Main dengan Api Demokrasi 

KPU Diminta Tidak Bermain Main dengan Api Demokrasi 

Pilkada - Ridwan

SEMARANG, 31/7 (BeritaJateng.net) – Pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU diminta tidak bermain main dengan aturan pilkada yang bisa menyebabkan stabilitas politik dan keamanan masyarakat keruh.

Hal ini berkaitan dengan aturan yang bisa menyebabkan gugurnya hak politik calon kepala daerah.

Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Muhamad Ridwan, SE MM mengemukakan, pasangan calon dalam pilbub Purbalingga yang sampai penutupan pendaftaran tanggal 28 Juli kemarin hanya diikuti satu pasang yakni Tasdi SH MM dengan Diah Hayuning Pertiwi SE BECON yang diusung PDI Perjuangan, sangat memungkinkan terjadinya penundaan pelaksanaan pilkada sampai 2017 mendatang.

Kondisi ini menurut Ridwan sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi dan kondusifitas politik di Kabupaten Purbalingga.

“Calon yang hanya satu pasang itu jangan malah dikorbankan hak politiknya. Harusnya diberi reward dengan ditetapkan sebagai pemenang bukan malah dikorbankan karena tidak ada lawannya,” ungkap Ridwan saat ditemui di Panti Marhen Jl. Brigjen Sudiarto Semarang, Jumat (31/7).

Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah ini memandang aturan pilkada yang tertuang dalam PKPU tersebut sangat tidak fair dan harus dirubah. Tasdi yang mantan Wakil Bupati Purbalingga didukung oleh sebagian besar kekuatan politik di Purbalingga minus PKB, Demokrat, Golkar dan PPP, sehingga sampai penutupan pendaftaran tidak ada calon yang mendaftar selain Tasdi-Diah.

Dukungan masyarakat yang sangat besar ini menyebabkan tidak ada calon lain yang berani melawan. Kondisi ini sangat menghawatirkan masyarakat Purbalingga yang menginginkan segera terpilih bupati yang baru. Namun demikian dukungan parpol yang sangat besar ternyata malah membuat pilkada terancam ditunda.

Lebih lanjut Ridwan menyampaikan, saat ini KPU juga memiliki aturan yang sangat menghawatirkan bisa mengganggu proses pilkada itu sendiri.

Aturan tersebut antara lain adalah larangan bagi pasangan calon untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal.

“Aturan aturan yang bersifat administratif, larangan kampanye diluar jadwal yang sangsinya bisa sampai pengguguran calon bisa membahayakan pelaksanaan pilkada terutama bagi daerah yang hanya diikuti dua pasang calon,” jelasnya.

Kalau satu pasang didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran, kata Ridwan, maka pasangan yang satu tidak bisa meneruskan proses pilkada karena hanya satu pasang.

“Bagaimana kalau kemudian calon yang merasa peluangnya kalah dan sengaja melakukan pelanggaran untuk menggagalkan pilkada, kalau kemudian pendukung pasangan tersebut marah dan terjadi kekacauan, siapa yang akan bertanggungjawab?,” katanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, PDI Perjuangan minta agar KPU melakukan revisi terhadap PKPU agar situasi politik dan keamanan tetap terjaga dengan baik.

“Saya minta KPU tidak bermain dengan api demokrasi lokal ini. Kalau terjadi kegaduhan ongkos politiknya terlalu mahal,” pungkasnya. (BJ13)