Home Hukum dan Kriminal KPPU Fokus Bidik Praktek Kolusi Tender dan Ritel di Jateng

KPPU Fokus Bidik Praktek Kolusi Tender dan Ritel di Jateng

Semarang, 8/8 (BeritaJateng.net) – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak berhenti menangani praktek kartel daging dan pakan ayam yang masih dalam masa persidangan di Jakarta, namun KPPU saat ini fokus mengembangkan investigasi pada beberapa tender proyek dan pengadaan yang terindikasi permainan kolusi tender di beberapa daerah di Jawa Tengah.

Wakil Ketua KPPU, Kurnia Sya’ranie menjelaskan, indikasi praktek kolusi tender proyek dan pengadaan mengarah pada beberapa praktek sekelompok pengusaha, untuk memenangkan salah satu peserta tender dengan cara tidak adil dan penuh dengan kolusi, bahkan indikasi permainan kolusi tender juga menyeret pemerintah daerah.

“Kami sudah ada MoU dengan Polri, KPK, dan Kejaksaan. Ranah pelanggaran kemitraan akan kami tangani, jika sudah mengarah pada pidana seperti korupsi dan kriminal kita serahkan kepada Polri dan KPK,” jelasnya saat Diseminasi Prinsip Perjanjian Kemitraan Pola Inti Plasma Bidang Usaha Peternakan Ras di Semarang.

Beberapa temuan investigasi yang sudah ada ditangan KPPU yakni persekongkolan pada pengadaan barang dan jasa proyek jalan raya yang ada di Cilacap dan Brebes.

“Potensi kolusi tender pasti ada, apalagi KPPU tak memiliki kantor perwakilan di Jateng. Bisa jadi ini menjadi celah pengusaha nakal dalam bermain tender lantaran melihat belum maksimalnya pengawasan,” ucapnya kepada BeritaJateng.net.

Kurnia Sya’ranie mengatakan bahwa KPPU saat ini telah memiliki data lengkap untuk mengusut aksi kolusi proyek jalan raya tersebut. Bagi masyarakat Jawa Tengah yang menemukan indikasi itu, dirinya meminta agar segera melaporkan langsung melalui pesan elektronik ke situs web resmi KPPU atau berkirim surat kepada tiap investigatornya. Pihaknya juga akan menjamin kerahasiaan keamanan identitas pelapornya.

“Secara nasional setiap hari ada sekitar 25 laporan persaingan usaha yang tidak sehat masuk di KPPU, dimana persentasenya sekitar 75 persen adalah praktik kemitraan kolusi tender, dan sisanya ada sekitar 25 persen praktik kartel kemitraan,” katanya.

Namun, Kurnia juga masih merahasiakan beberapa indikasi kolusi tender tersebut. Dikarenakan masih proses dugaan dan penyelidikan oleh para investigatornya.

“Data base ada, tapi belum menjadi konsumsi umun dulu. Kita masih proses dugaan dan penyelidikan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, bagi pemerintah daerah yang terlibat skandal tersebut nantinya bakal dijatuhi sanksi tegas seperti perusahaan swasta lainnya dikarenakan sudah mengarah pada persaingan tidak sehat.

“Jika mengarah pada kolusi kami tak segan bertindak meskipun itu pemerintah daerah, namun jika yang salah pada kebijakan pemda maka kami segera mengusulkan perbaikan sistem untuk direvisi kepada pemerintah,” pungkasnya.

Tak hanya menyoroti kolusi tender, sistem kemitraan lainnya yang jadi perhatian yakni kemitraan antara UMKM dengan pengusaha retail besar. Disinyalir ada kecurangan pengusaha ritel besar dalam mempermainkan produk UMKM pada barang dagangannya.

“Ritel besar yang melakukan kemitraan dengan UMKM untuk menjual produknya masih dicurangi, barang hanya didisplay di rak belakang dan tak terlihat sedangkan produk-produk milik industri besar dipajang didepan dan strategis. Kejadian ini hampir merata di perbelanjaan ritel,” ucapnya.

Dirinya menduga ada permainan antara pengusaha ritel dengan pemilik produk industri besar dalam menentukan lokasi penempatan display produk di tempat strategis agar tingkat daya tarik pembeli menjadi tinggi.

“Kasihan produk UMKM rata-rata makanan ringan, jika ditaruh di display belakang kemungkinan besar tak laku dan basi melewati tanggal ekspired,” katanya.

Terkait sangsi, KPPU saat ini masih terkendala pada undang-undang yakni hanya menghukum berupa denda administrasi denda minimal Rp.1 miliar dan maksimal Rp.10 miliar.

“Sangsi masih sebatas administrasi denda, namun itu sangat rendah jika dibanding margin pengusaha yang bisa mencapai miliaran rupiah perharinya. Kami juga akan mengajukan revusi undang-undang KPPU dimana ada kewenangan untuk mencabut izin usaha pelanggar,” katanya.

Sementara itu, dalam kasus praktik kartel ayam di Jateng, selama persidangan masih berjalan pihaknya kini gencar mensosialisasikan kepada para petenak plasma (kemitraan) terkait sistem kerjasama kemitraan dengan perusahaan (inti plasma).

“Intinya peternak dan perusahaan harus bermitra secara adil tak boleh ada yang dirugikan. Selama ini mereka terikat dan tunduk pada kontrak kerjasama baik dalam pengadaan bibit, pakan, vaksin dan harga panen ayam,” terangnya.

Sementara itu beberapa peternak diacara Diseminasi tersebut, disayangkan belum menyadari adanya permainan harga daging ayam di pasaran. Mereka masih menganggap fluktuasi harga akibat kondisi pasar saja, tanpa mengetahui sebab apa yang melatarbelakangi.

“Namanya juga bisnis nyawa. Kalau laba ya pernah, rugi juga pernah, harga tergantung pasaran dan para broker mas,” jelas Bambang Nugroho, selaku peternak asal Wonogiri yang ikut dalam acara sosialisasi Kemitraan KPPU tersebut.(BJ06)

Advertisements