Home Headline KPK Tebang Pilih Lepaskan Polisi Kurir Suap

KPK Tebang Pilih Lepaskan Polisi Kurir Suap

neta

Jakarta, 12/4 (BeritaJateng.net) – Dilepaskannya Briptu Agung Krisdianto oleh KPK menunjukkan, dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lembaga rasuah itu telah melakukan tebang pilih. Padahal peran Briptu Agung sangat strategis dan tanpa perannya tidak akan pernah terjadi perkara suap antara pengusaha dengan anggota DPR.

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menyayangkan sikap KPK yang membebaskan Briptu
Agung dan mendesak agar KPK segera menahan anggota Polri tersebut. Sebab Briptu Agung Krisdianto adalah kurir pengantar uang suap dari pengusaha Andrew Hidayat kepada anggota DPR Adriansyah.

“Anehnya Briptu Agung dilepaskan KPK dengan alasan tak ada bukti kuat. Padahal peran Briptu Agung yang membuat KPK bisa melakukan tangkap tangan terhadap Adriansyah, anggota DPR dari Fraksi PDIP itu,” ujar Neta dalam rilisnya yang diterima BeritaJateng.net, Minggu.

Menurut Neta, dalam kasus ini Briptu Agung bisa terkena turut serta Pasal 55, 56 dan 57 KUHP, yakni “membantu melakukan” sebuah tindak pidana. Dalam kasus Briptu Agung ini tindak pidana penyertaan (deelneming) masuk katagori yang turut melakukan atau yang membantu melakukan, sehingga setidak-tidaknya Briptu Agung seharusnya terkena Pasal 55 KUHP dan bukan dibebaskan KPK.

“Sikap KPK yang membebaskan Briptu Agung ini sangat aneh karena dalam
banyak kasus, pihak yang turut serta membantu terjadinya tindak pidana (kejahatan) selalu diproses dan dikenakan hukuman yang berat,” tambahnya.

Dalam hal ini Neta mengatakan, Kombes Wiliardi Wizard, perannya hanya memperkenalkan pihak-pihak
yang kemudian menjadi eksekutor Nazaruddin. Faktanya, Wiliardi divonis 10 tahun penjara bersama mantan Ketua KPK Antasri Azhari.

Begitu juga dalam kasus narkoba, banyak sekali kurir yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa dan diperdaya para bandar, tetap diproses dan divonis pengadilan.

“Salah satu di antaranya Rani Andriani alias Mellisa Aprillia, perempuan asal Cianjur, Jawa Barat yang 18 Januari 2015 dieksekusi mati,” tambahnya.

Pertanyaannya apakah ada perbedaan hukum dalam kasus korupsi, sehingga Briptu Agung Krisdianto, kurir pengantar uang suap dari pengusaha Andrew Hidayat kepada anggota DPR Adriansyah dilepaskan KPK?

Apakah peran kurir yang strategis, yang “membuat” hingga terjadinya
tindak pidana suap, bisa dikatakan KPK sebagai “tidak ada bukti kuat”
dan kemudian membebaskan Briptu Agung. Sikap KPK dalam kasus Briptu
Agung sangat aneh dan akan membuat banyak polisi leluasa menjadi kurir
uang suap. (BJ)