Home Hukum dan Kriminal KPK Tangkap Bupati Subang dan Dua Jaksa

KPK Tangkap Bupati Subang dan Dua Jaksa

Bandung, 12/4 (BeritaJateng.net) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang bupati, jaksa perempuan D dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan jaksa Kejati Jateng dengan inisial F. Bupati dan Jaksa D ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Senin (11/4).

Sementara jaksa F yang baru seminggu bertugas di Kejati Jateng, ditangkap karena tersangkut kasus bupati dan jaksa D, yakni dugaan suap dalam penanganan perkara korupsi di Kabupaten Subang. ‘’Kami mau gelar dulu. Yang jaksa di Kejati Jabar dan Pemda tingkat II di Jawa Barat itu sudah benar (yang terjaring operasi tangkap tangan),” sebut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kejati Jateng Sulijati membenarkan ada penangkapan jaksa anggotanya oleh KPK. “Inisialnya F, dia orang Intel. Baru bertugas di sini (Kejati Jateng) seminggu,” ungkap Sulijati yang juga Wakil Kepala Kejati Jateng tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan penangkapan anggotanya. Namun, itu tidak berkaitan dengan penanganan perkara di Jateng.

“Tidak ada kaitannya dengan perkara di Jateng,” ungkapnya. Atas peristiwa itu, F kini terancam sanksi. Sulijanti juga telah menyerahkan sepenuhnya masalah anggotanya itu ke Jaksa Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Selanjutnya, Jamwas yang nantinya akan menjatuhkan sanksinya. Belum diketahui secara pasti F yang ditangkap KPK.

Beredar kabar di lingkungan Kejati Jateng, F adalah Fahri yang menjabat Kepala Seksi I pada Bidang Intelejen Kejati Jateng. Baru-baru ini, dia dilantik jadi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Jateng. Sebagai informasi, F adalah rekan jaksa D yang terjaring operasi tangkap tangan KPK di Kejati Jabar, Senin (11/4) pukul 07.00.

Jaksa perempuan D ini kedapatan serah terima uang ratusan juta. Meski demikian, kabar itu dibantah Asisten Bidang Intelijen, Kejati Jateng Jacobs Hendrick. Menurutnya, tidak ada anggotanya yang ditangkap KPK. Dia meminta supaya informasi itu ditelusuri dulu darimana sumbernya.

Pengkapan atas jaksa juga dibenarkan oleh anggota Komisi Kejaksaan Barita LH Simanjuntak. Menurut Barita, KPK juga mengamankan rekan jaksa D, mantan jaksa Kejari Jabar dan kini bertugas di Jawa Tengah. Diduga kedua jaksa tersebut bekerja sama dalam pemulusan suatu proses tugas dalam penanganan perkara korupsi di Subang. Terkait penangkapan, pihak Kejati Jabar mengungkapkan, mungkin terjadi kesalahpahaman.

‘’Namun kami belum bisa memberikan keterangan lebih jauh sebelum ada penjelasan dari KPK,’’ kata Kasipenkum Raymond Alin.

Berdasar keterangan yang dia terima, jaksa D juga tengah melakukan proses pengembalian kerugian uang negara yang diakibatkan kasus tersebut. Total kerugian negara yang harus dikembalikan Rp 685 juta. Jumlah itu akan dibayar bertahap.

Dalam kasus korupsi, pengembalian merupakan kewajiban. Menurut dia, prosedur penggantian kerugian uang negara itu memang disampaikan kepada jaksa yang menangani perkara. Oleh jaksa, uang langsung disetorkan ke kas negara. Ada kekeliruan dalam proses tersebut akan dihadapkan pada sanksi administratif.

Sementara itu, Jaksa Agung Pengawasan (Jamwas) Widyopramono menilai, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dalam operasi tangkap tangan oleh KPK di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat tak sesuai prosedur dan melanggar UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Widyo menegaskan, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan terhadap penegak hukum seperti jaksa harus disertai surat perintah, berita acara ,dan izin dari Jaksa Agung seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat 5 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi ‘’Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”.

Dia mengatakan, akan berkoordinasi dengan KPK. “Saya akan minta pertanggungjawaban laporan itu,” ujar Widyo. (Bj)