Home Headline KPK Kirimkan Tembusan Panggilan Saksi Kasus Budi Gunawan

KPK Kirimkan Tembusan Panggilan Saksi Kasus Budi Gunawan

741

Komjen Budi Gunawan

Jakarta, 20/1 (BeritaJateng.net) – KPK akan menembuskan surat panggilan pemeriksaan saksi kepada presiden dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, bila saksi dua kali mangkir dari panggilan.

“Ada mekanisme prosedural dalam pemanggilan saksi, kami akan memberikan tembusan ke presiden dan Menkopolhukam untuk menunjukkan dua kali panggilan tidak hadir sehingga semua pihak memberi perhatian secara tuntas,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Selasa.

KPK pada Selasa memanggil dua jenderal dan satu pejabat tinggi Polri dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum (Karorenmin Itwasum) Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto, mantan Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur dan Wakil Kepala Polres Jombang, Komisaris Polisi Sumardji.

Namun ketiganya tidak memenuhi panggilan dan hanya Irjen Pol Andayono yang memberikan alasan, yaitu harus kembali ke Balikpapan karena ada peristiwa kapal tenggelam, sedang dua saksi lain tidak memberikan alasan.

Sebelumnya, KPK juga merencanakan pemeriksaan terhadap tiga saksi dalam kasus ini, yaitu Direktur Pidana Umum Badan Reseserse Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri Brigjen Pol Drs Herry Prastowo dan dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kombes Pol Drs Ibnu Isticha.

Selain itu, pengajar Widyaiswara Utama Sespim Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Inspektur Jenderal (Purn) Syahtria Sitepu, namun hanya Syahtria yang datang.

“Surat pemanggilan kedua sudah dibuat dan segera akan disampaikan dan surat panggilan ketiga akan dipanggil dengan tembusan,” ungkap Bambang.

Namun Bambang mengatakan bahwa KPK belum akan melakukan pemanggilan paksa terhadap para saksi kasus tersebut.

“Sampai hari ini belum ada opsi panggil paksa. Semua orang yang dipanggil apalagi penegak hukum pasti tahu tugas dan kewajibannya, mudah-mudahan mereka akan hadir karena merkea adalah penegak hukum,” kata Bambang.

Sedangkan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiatno yang meminta KPK membuktikan Budi Gunawan bersalah, Bambang berharap Menkopolhukam membantu penuntasan kasus ini sesuai dengan kewenangannya.

“Kami mendorong Menkopolhukam, sebaiknya menggunakan kewenangan masing-masing untuk membantu KPK supaya proses penegakkn hukum ini bisa segera dilakukan dan bukan malah menambah kekisruhan,” tegas Bambang.

Ia pun menegaskan bahwa KPK selalu berhati-hati dalam melakukan pengusutan suatu perkara korupsi.

“Pernyataan Menkopolhukam menjadi bagian beliau sesuai kewenangannya, tapi KPK akan ‘prudent’ (hati-hati) dan hanya melakukan proses seuai prosedur sesuai KUHAP maupun ‘standard operating procedur’ KPK. Kami hormati pernyataan-pernyataan sebagai motivasi bagi kami untuk menyelesaikan kasus,” ungkap Bambang.

KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.

Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. (Ant/BJ)

Advertisements