Home Nasional KPK Cegah Saksi Kunci Kasus Reklamasi Teluk Jakarta Keluar Negeri

KPK Cegah Saksi Kunci Kasus Reklamasi Teluk Jakarta Keluar Negeri

Kepala Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM Heru Santoso.

Jakarta, 6/4/16 (BeritaJateng.net) – Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah dua orang saksi dalam kasus dugaan suap rancangan peraturan daerah tentang reklamasi Teluk Jakarta, yakni Geri Prasetya, sopir tersangka Mohamad Sanusi, dan Berlian K Sekretaris Direktur PT Agung Podomoro Land (APLN).

Kepala Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM Heru Santoso mengatakan kedua orang yang dicekal merupakan saksi kunci yang menyeret Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

“Kami menerima permohonan pencegahan bernama GP dan BK. Mereka dicegah terhitung sejak 4 April kemarin,” ujar Heru Santoso, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Rabu (6/5/2016).

Heru mengatakan pencegahan terhadap kedua orang tersebut berlaku hingga enam bulan ke depan.

“Sudah terproses dan aktif per 4 April 2016, sesuai dengan surat permohonan KPK,” ujarnya.

Sebelumnya kedua saksi itu ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan yang kemudian dilepaskan usai pemeriksaan intensif selama 1×24 jam.

Sebelum Geri dan Berlian, KPK juga telah lebih dahulu mencegah Ariesman yang kini sudah ditahan, serta pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan atas statusnya sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Hingga kini telah ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, di antaranya Sanusi, Ariesman, dan karyawan PT APL selaku perantara suap bernama Trinanda Prihantoro usai melakukan operasi tangkap tangan di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu.

KPK menyita uang sebanyak Rp1,14 miliar dalam OTT tersebut. Uang suap diduga demi melicinkan PT APL untuk mempengaruhi proses pembahasan dua Rancangan Perda yang akan dibahas Sanusi, yakni Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Jakarta tahun 2015-2035, serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai di Jakarta Utara.(Bj50)