Home Lintas Jateng Kisruh Gubernur vs Dewan, DPD PDIP Panggil Ganjar-Rukma

Kisruh Gubernur vs Dewan, DPD PDIP Panggil Ganjar-Rukma

Ganjar Pranowo
SEMARANG, 30/6 (BeritaJateng.Net) –Kisruh yang terjadi antara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi membuat risih PDI Perjuangan. Sebagai sesama petugas partai, kedua pejabat tersebut dinilai bermasalah sehingga induk partai harus turun tangan.
Baik Ganjar maupun Rukma Rabu (29/6) dipanggil Pengurus DPD PDI Perjuangan Jateng secara terpisah. Keduanya diklarifikasi seputar “geger” yang terjadi pasca Rapat Paripurna DPRD Jateng dua minggu yang lalu dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban (LKPJ)  Gubernur Jateng Tahun 2015.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto mengatakan partai secara resmi mengundang Ganjar, Rukma, dan sejumlah kader yang menjadi pimpinan komisi di DPRD Jateng. Rukma diklarifikasi Rabu siang di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng. Hadir di pertemuan tersebut, Bambang Wuryanto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Nuniek Sriyuningsih, Ketua Komisi C Asfirla Harisanto, dan Ketua Komisi D Alwin Basri.
Sedangkan Ganjar diklarifikasi sore harinya di Panti Marhaenis, kantor DPD PDI Perjuangan Jateng. Pertemuan dipimpin Bambang Wuryanto, didampingi Sekretaris DPD Bambang Kusriyanto, Bendahara Agustina Wilujeng, dan Wakil Ketua Bidang Hukum Bona Ventura.
Setelah klarifikasi dilakukan, partai menyimpulkan adanya perbedaan persepsi antara Ganjar dan kader partai di DPRD Jateng terkait upaya pengentasan kemiskinan. “Semua ada di garis yang sama. Yang berbeda adalah persepsi pengentasan kemiskinan,” kata Bambang Wuryanto.
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini menandaskan, kader yang menjadi anggota dewan ingin pengentasan kemiskinan berdampak langsung bagi masyarakat. Karenanya pemberian bantuan keuangan lebih diutamakan, terutama melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades). Sedangkan Ganjar sebagai Gubernur menginginkan dampak tidak langsung atau multiplier effect, yaitu melalui pembenahan infrastruktur.
Selisih paham juga terjadi karena Gubernur lebih berorientasi pada 15 kabupaten/kota di Jateng yang masuk zona merah kemiskinan. “Sementara anggota DPRD cenderung berorientasi ke dapil masing-masing dan konstituennya,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tersebut.
Atas klarifikasi tersebut, partai belum mengambil keputusan apapun. Namun PDI Perjuangan menugaskan Sekretaris Bambang Kusriyanto dan Bendahara Agustina Wilujeng untuk membedah lebih dalam APBD Jateng ke depan. Mereka akan dibantu tim ahli. “Dalam hal ini DPD bertindak menjadi shockbreaker (peredam kejut) untuk mengharmonisasikan kedua persepsi yang berbeda tadi,” paparnya.
Dia berharap harmonisasi tersebut dapat diwujudkan dalam APBD Perubahan 2016. Tentu tanpa mengabaikan anggota dewan dari parpol lain. Bambang Pacul memastikan tidak ada sentimen pribadi antara Ganjar, Rukma, dan legislator PDI Perjuangan lainnya.
“Jika ada masalah personal, itu harus clear sekarang. Ini kan urusan ide. Kader partai harus berjuang di bawah panji ide kesejahteraan rakyat dengan mengentaskan kemiskinan,” tandasnya. Bambang menjanjikan kedua belah pihak akan dipertemukan usai Lebaran nanti. (BJ13)